Bimtek nasional BIMTEK PANDUAN TATA CARA AUDIT PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)

BIMTEK PANDUAN TATA CARA AUDIT PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)

BIMTEK AKUNTABILITAS PENGANGGARAN, PENATAUSAHAAN, PELAKSANAAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN APBD MENUJU WTP

BIMTEK PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH DAN PROSES AKUNTANSI BAGI PEJABAT PENATAUSAHAAN KEUANGAN DAN BENDAHARAWAN SKPD

BIMTEK ADMINISTRASI KEUANGAN DAN PERENCANAAN BAGI PENGGUNA ANGGARAN PA,PPTK, PPK DAN BENDAHARA

BIMTEK TATACARA PENATAUSAHAAN DAN PENYUSUNAN LAPORAN SERTA PERTANGGUNGJAWABAN BENDAHARA SERTA PENYAMPAIANNYA

      Bendahara memiliki peran strategis dalam mekanisme pengelolan keuangan sesuai dengan peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 55 Tahun 2008 tentang tata cara penatausahaan dan penyusunan laporan pertanggungjawaban bendahara serta penyampaiannya.

     Pengelolaan Keuangan Daerah merupakanh keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban, dan pengawasan keuangan daerah. Pengelolaan keuangan daerah yang diatur dalam peraturan menteri ini meliputi kekuasaan pengelolaan keuangan daerah, azas umum dan struktur APBD, penyusunan rancangan APBD, penetapan APBD, penyusunan dan penetapan APBD bagi daerah yang belum memiliki DPRD, pelaksanaan APBD, perubahan APBD, pengelolaan kas, penatausahaan keuangan daerah, akuntansi keuangan daerah, pertanggungjawaban pelaksanaan APBD, pembinaan dan pengawasan pengelolaan keuangan daerah, kerugian daerah, dan pengelolaan keuangan BLUD.

     Pemerintah telah menerbitkan PP. No. 71 Tahun 2010, tentang Standar Akuntansi pemerintah ( SAP) serta dalam rangka melaksanakan Pasal 31 Ayat (4) PP. No.8 Tahun 2006, tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah.
Saat ini tugas dan peranan Bendahara menjadi penting dan strategis sebagai pengelola Keuangan, namun pedoman mengenai penatausahaan dan pertanggungjawaban mengenai Bendahara tidak diatur secara mendetail dalam Pemendagri 13/2006 (Permendagri 59/2007), sehingga dibutuhkan pedoman yang lebih komprehensif bagi Bendaharawan Daerah.

Maka dari itu kami Lembaga Pengembangan Dan Informasi Manajemen Pemerintahan (LPIMP) . akan mengadakan Pelatihan Bimbingan Teknis tentang : 

TATACARA PENATAUSAHAAN DAN PENYUSUNAN LAPORAN SERTA PERTANGGUNGJAWABAN BENDAHARA SERTA PENYAMPAIANNYA

                     PELAKSANAAN                                     TEMPAT

1. Tanggal : 03 s.d 06  Mei  2017    Hotel Oasis Amir - Jakarta

2. Tanggal : 08 s.d 11  Mei  2017    Hotel Cavinton - Jogjakarta 

3. Tanggal : 13 s.d 16  Mei  2017    Hotel Ibis Mangga Dua - Jakarta

4. Tanggal : 22 s.d 25  Mei  2017    Hotel Mercure Kota - Jakarta

5. Tanggal : 27 s.d 30  Mei  2017    Hotel Santika Premire - Jakarta

( Waktu Dan Tempat Dapat Di Sesuaikan Oleh Peserta Ber-group )

    Mengingat kegiatan ini sangat berkaitan dengan tugas dalam pemenuhan kewajiban pemerintah daerah, maka kami mengharapkan Bapak/Ibu/sdr(i) berkenan hadir atau kiranya dapat mengutus Kepala SKPD, PPKD, BUD, PPK,Kabag / Kasubbag, PPTK, Bendahara SKPD, Bagian Program, dan Jajaran Staf terkait sebagai peserta pada kesempatan tersebut.

    Adapun biaya penyelenggaraan kegiatan tersebut, akan dilakukan melalui biaya administrasi / kontribusi yang dibebankan kepada setiap peserta sebesar @ 4. 500.000 ( Empat Juta Lima Ratus Ribu Rupiah) Untuk Informasi lebih jelasnya dapat menghubungi panitia Bimteknas : Sdr. DIMAS ZAINUDIN HP : 0812-8889-1895  /  TLP /FAX : 021 – 2242 4163

    Demikian disampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya, kami haturkan terima kasih.

BIMTEK PANDUAN TATA CARA AUDIT PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)

    Undang-Undang Otonomi Daerah Nomor 32 Tahun 2004 memberikan amanah kepada pemerintah daerah untuk mengelola daerahnya secara mandiri. Untuk mendukung penyelenggaraan otonomi daerah yang luas, diperlukan suatu anggaran atau dana daerah yang memadai. Untuk memperoleh anggaran daerah yang memadai tersebut, daerah melakukan upaya- upaya untuk meningkatkan sumber-sumber pendapatan daerahnya, khususnya Pendapatan Asli Daerah (PAD).

    Pemeriksaan atas Pendapatan Asli Daerah bertujuan untuk mengetahui, menguji, dan menilai apakah informasi keuangan atas pendapatan daerah telah disajikan sesuai dengan kriteria yang telah ditetapkan atas pendapatan yang menjadi hak daerah yang bersangkutan, telah diterima tepat waktu, tepat jumlah, dicatat dan dipertanggungjawabkan dan untuk mengetahui apakah pengelolaan pendapatan daerah telah mematuhi persyaratan kepatuhan terhadap peraturan perundangan yang berlaku. 

   Sehubungan dengan hal tersebut, supaya pemeriksaan dapat dilaksanakan dengan baik, para pemeriksa harus dibekali dengan berbagai ketentuan peraturan, aplikasi dan karakteristik berbagai kegiatan dari entitas yang diperiksa. Harapannya, kemampuan dan ketrampilan para pemeriksa dapat meningkat sehingga pelaksanaan pemeriksaan dapat lebih terarah dan efektif. Oleh karena itu, terkait upaya peningkatan pengetahuan dan keahlian pemeriksa yang memadai khususnya dalam pemeriksaan atas pendapatan daerah, maka perlu diselenggarakan Bimtek Audit Pendapatan Asli Daerah.
Maka dari itu kami Lembaga Pengembangan Dan Informasi Manajemen Pemerintahan (LPIMP) . akan mengadakan Pelatihan Bimbingan Teknis tentang : 

PANDUAN TATA CARA AUDIT PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)

                    PELAKSANAAN                                     TEMPAT

1. Tanggal : 03 s.d 06  Mei  2017    Hotel Oasis Amir - Jakarta

2. Tanggal : 08 s.d 11  Mei  2017    Hotel Cavinton - Jogjakarta 

3. Tanggal : 13 s.d 16  Mei  2017    Hotel Ibis Mangga Dua - Jakarta

4. Tanggal : 22 s.d 25  Mei  2017    Hotel Mercure Kota - Jakarta

5. Tanggal : 27 s.d 30  Mei  2017    Hotel Santika Premire - Jakarta

( Waktu Dan Tempat Dapat Di Sesuaikan Oleh Peserta Ber-group )

    Mengingat kegiatan ini sangat berkaitan dengan tugas dalam pemenuhan kewajiban pemerintah daerah, maka kami mengharapkan Bapak/Ibu/sdr(i) berkenan hadir atau kiranya dapat mengutus Kepala SKPD, PPKD, BUD, PPK,Kabag / Kasubbag, PPTK, Bendahara SKPD, Bagian Program, dan Jajaran Staf terkait sebagai peserta pada kesempatan tersebut.

    Adapun biaya penyelenggaraan kegiatan tersebut, akan dilakukan melalui biaya administrasi / kontribusi yang dibebankan kepada setiap peserta sebesar @ 4. 500.000 ( Empat Juta Lima Ratus Ribu Rupiah) Untuk Informasi lebih jelasnya dapat menghubungi panitia Bimteknas : Sdr. DIMAS ZAINUDIN HP : 0812-8889-1895  /  TLP /FAX : 021 – 2242 4163

    Demikian disampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya, kami haturkan terima kasih.

BIMTEK PENETAPAN DAN PEMUNGUTAN RETRIBUSI OBYEK WISATA DAERAH GUNA MENDUKUNG PENDAPATAN DAERAH (PAD)

  Seperti kita ketahui sektor pariwisata merupakan industri jasa yang memiliki mekanisme pengaturan yang kompleks karena mencakup pengaturan pergerakan wisatawan dari daerah atau negara asal, ke daerah tujuan wisata, hingga kembali ke negara asalnya yang melibatkan berbagai komponen seperti biro perjalanan, pemandu wisata (guide), tour operator, akomodasi, restoran, artshop, moneychanger, transportasi dan yang lainnya. Salah satu indikator yang digunakan untuk mengetahui dampak pariwisata terhadap perekonomian daerah, dan juga sebagai salah satu faktor penentu tingginya tingkat perekonomian daerah adalah melalui berkembangnya pendapatan obyek pariwisata yang diterima daerah tersebut. Dimana hal ini tentu menggambarkan situasi perekonomian yang bagus dimana setiap perjalanan pariwisata tentu akan menguntungkan bagi sisi perekonomian dari suatu daerah yang di kunjungi.

   Dari hal ini biasa di katakan bahwa kondisi perekonomian masyarakat akan meningkat dan pada akhirnya akan berimbas ke pendapatan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (PDRB) yang menjadi komponen penting dalam Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang tentunya juga secara otomatis akan meningkat pula. Namun Sebagai salah satu wujud dari pelaksanaan desentralisasi fiskal adalah pemberian sumber-sumber penerimaan bagi daerah yang dapat digali dan digunakan sendiri sesuai dengan potensinya masing-masing. Sumber-sumber penerimaan tersebut dapat berupa pajak atau retribusi. Sesuai dengan amanat Undang-Undang Dasar 1945, setiap pungutan yang membebani masyarakat baik berupa pajak atau retribusi harus diatur dengan Undang-Undang (UU).

Maka dari itu kami Lembaga Pengembangan Dan Informasi Manajemen Pemerintahan (LPIMP) . akan mengadakan Pelatihan Bimbingan Teknis tentang : 

PENETAPAN DAN PEMUNGUTAN RETRIBUSI OBYEK WISATA DAERAH GUNA MENDUKUNG PENDAPATAN DAERAH (PAD)

                      PELAKSANAAN                                     TEMPAT

1. Tanggal : 03 s.d 06  Mei  2017    Hotel Oasis Amir - Jakarta

2. Tanggal : 08 s.d 11  Mei  2017    Hotel Cavinton - Jogjakarta 

3. Tanggal : 13 s.d 16  Mei  2017    Hotel Ibis Mangga Dua - Jakarta

4. Tanggal : 22 s.d 25  Mei  2017    Hotel Mercure Kota - Jakarta

5. Tanggal : 27 s.d 30  Mei  2017    Hotel Santika Premire - Jakarta

( Waktu Dan Tempat Dapat Di Sesuaikan Oleh Peserta Ber-group )

    Mengingat kegiatan ini sangat berkaitan dengan tugas dalam pemenuhan kewajiban pemerintah daerah, maka kami mengharapkan Bapak/Ibu/sdr(i) berkenan hadir atau kiranya dapat mengutus Kepala SKPD, PPKD, BUD, PPK,Kabag / Kasubbag, PPTK, Bendahara SKPD, Bagian Program, dan Jajaran Staf terkait sebagai peserta pada kesempatan tersebut.

    Adapun biaya penyelenggaraan kegiatan tersebut, akan dilakukan melalui biaya administrasi / kontribusi yang dibebankan kepada setiap peserta sebesar @ 4. 500.000 ( Empat Juta Lima Ratus Ribu Rupiah) Untuk Informasi lebih jelasnya dapat menghubungi panitia Bimteknas : Sdr. DIMAS ZAINUDIN HP : 0812-8889-1895  /  TLP /FAX : 021 – 2242 4163

    Demikian disampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya, kami haturkan terima kasih.

Bimtek Manajemen Pengelolaan Keuangan Bencana Alam

    Dalam beberapa kejadian bencana alam pemerintah pusat maupun pemerintah daerah terkesan gagap melakukan penanganan bencana alam. Salah satu sebabnya adalah ketidakcukupan anggaran penanganan bencana alam. Anggaran yang tidak mencukupi sangat membelenggu gerakan penanganan bencana alam. Bila kita telaah UU nomor 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara pada pasal 27 ayat (4) dan pasal 28 ayat (4) menyebutkan baik pemerintah pusat maupun pemerintah daerah dalam keadaan darurat dapat melakukan pengeluaran yang belum tersedia anggarannya yang selanjutnya diusulkan dalam rancangan perubahan APBN/APBD dan atau disampaikan dalam laporan realisasi anggaran.

   Pada penjelasan dijelaskan bahwa pengeluaran belanja untuk keperluan mendesak kriterianya ditetapkan dalam UU tentang APBN atau peraturan daerah tentang APBD. UU tentang keuangan negara telah memberi ruang gerak yang sangat luas tentang penganggaran penanganan bencana alam namun ruang gerak yang sangat luas itu dibelenggu oleh peraturan teknis di bawahnya baik itu peraturan presiden tantang pengadaan barang/jasa pemerintah maupun peraturan menteri dalam negeri tentang pedoman pengelolaan keuangan daerah. Hal ini membuat para kepala daerah tergagap menangani bencana alam yang terjadi di daerahnya. Kurangnya antisipasi terhadap terjadinya bencana alam di daerahnya dalam bentuk minimnya anggaran cadangan biaya tak terduga seharusnya bisa dicover dengan memakai payung hukum UU keuangan negara tersebut.

  Maka dari itu kami Lembaga Pengembangan Dan Informasi Pemerintahan (LPIMP) . akan mengadakan Pelatihan Bimbingan Teknis tentang : 

Manajemen Pengelolaan Keuangan Bencana Alam

                     PELAKSANAAN                                     TEMPAT

1. Tanggal : 03 s.d 06  Mei  2017    Hotel Oasis Amir - Jakarta

2. Tanggal : 08 s.d 11  Mei  2017    Hotel Cavinton - Jogjakarta 

3. Tanggal : 13 s.d 16  Mei  2017    Hotel Ibis Mangga Dua - Jakarta

4. Tanggal : 22 s.d 25  Mei  2017    Hotel Mercure Kota - Jakarta

5. Tanggal : 27 s.d 30  Mei  2017    Hotel Santika Premire - Jakarta

( Waktu Dan Tempat Dapat Di Sesuaikan Oleh Peserta Ber-group )

    Mengingat kegiatan ini sangat berkaitan dengan tugas dalam pemenuhan kewajiban pemerintah daerah, maka kami mengharapkan Bapak/Ibu/sdr(i) berkenan hadir atau kiranya dapat mengutus Kepala SKPD, PPKD, BUD, PPK,Kabag / Kasubbag, PPTK, Bendahara SKPD, Bagian Program, dan Jajaran Staf terkait sebagai peserta pada kesempatan tersebut.

    Adapun biaya penyelenggaraan kegiatan tersebut, akan dilakukan melalui biaya administrasi / kontribusi yang dibebankan kepada setiap peserta sebesar @ 4. 500.000 ( Empat Juta Lima Ratus Ribu Rupiah) Untuk Informasi lebih jelasnya dapat menghubungi panitia Bimteknas : Sdr. DIMAS ZAINUDIN HP : 0812-8889-1895  /  TLP /FAX : 021 – 2242 4163

    Demikian disampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya, kami haturkan terima kasih.

BIMTEK PERENCANAAN DAN PENYUSUNAN ANGGARAN INSTANSI PEMERINTAH BERBASIS KINERJA

BIMTEK TATA CARA PENYUSUNAN DAN EVALUASI RKA PEMERINTAH DAERAH

BIMTEK TATA CARA PENYUSUNAN DAN EVALUASI RKA PEMERINTAH DAERAH

Bimtek Penanganan Konflik dan Penyelesaian Sengketa Pertanahan

Bimtek Penanganan Konflik dan Penyelesaian Sengketa Pertanahan

Bimtek Pengukuran dan Pemetaan Tanah Dalam Rangka Tertib Administrasi Pertanahan Bagi Aparat Pemerintah Daerah

Bimtek Pengukuran dan Pemetaan Tanah Dalam Rangka Tertib Administrasi Pertanahan Bagi Aparat Pemerintah Daerah

Bimtek Tata Cara Penyelesaian Penguasaan Tanah Yang Berada Di Dalam Kawasan Hutan

Bimtek Tata Cara Penyelesaian Penguasaan Tanah Yang Berada Di Dalam Kawasan Hutan

Bimtek Nasional Tentang Satpol PP (Pamong Praja)

 Bimtek Nasional Tentang Satpol PP (Pamong Praja)

      Sesuai Dengan Pasal 1 Ayat 1 PP No. 53 Tahun 2010 Tentang Disiplin PNS dijelaskan Bahwa apabila Pegawai Negeri Sipil tidak melakukan Kewajibannya dan melakukan Pelanggaran terhadap Undang-Undang dan Peraturan Kedinasan maka PNS tersebut dapat dijatuhi Hukuman Disiplin. Pelanggaran Disiplin adalah setiap ucapan, tulisan atau perbuatan PNS yang tidak mentaati kewajiban dan/atau melanggar larangan ketentuan disiplin PNS, baik dilakukan di dalam maupun di luar jam kerja. 

      Disamping itu, Dalam struktur organisasi Pemerintah Daerah, Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) adalah salah satu dari sedikit unit kerja Pemerintah daerah yang tidak memiliki wewenang untuk membuat kebijakan. Setiap kegiatan penertiban Satpol PP merupakan konsekuensi dari suatu kebijakan yang disusun oleh dinas tata kota dan dinas lainnya yang kemudian ditetapkan oleh pimpinan daerah disetiap level pemerintah yaitu Gubernur, Bupati/Walikota, dan Kecamatan. Satpol PP sebagai unsur utama Sumber Daya Manusia Aparatur mempunyai peranan yang menentukan keberhasilan penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan.

Bimtek / Diklat / Pelatihan / Sosialisasi di jakarta di selenggarakan/dilaksanakan beberapa gelombang diantaranya Akan dilaksanakan pada:

BIMTEK NASIONAL TENTANG SATPOL PP

                     PELAKSANAAN                                     TEMPAT

1. Tanggal : 03 s.d 06  Mei  2017    Hotel Oasis Amir - Jakarta

2. Tanggal : 08 s.d 11  Mei  2017    Hotel Cavinton - Jogjakarta 

3. Tanggal : 13 s.d 16  Mei  2017    Hotel Ibis Mangga Dua - Jakarta

4. Tanggal : 22 s.d 25  Mei  2017    Hotel Mercure Kota - Jakarta

5. Tanggal : 27 s.d 30  Mei  2017    Hotel Santika Premire - Jakarta

( Waktu Dan Tempat Dapat Di Sesuaikan Oleh Peserta Ber-group )

    Mengingat kegiatan ini sangat berkaitan dengan tugas dalam pemenuhan kewajiban pemerintah daerah, maka kami mengharapkan Bapak/Ibu/sdr(i) berkenan hadir atau kiranya dapat mengutus Kepala SKPD, PPKD, BUD, PPK,Kabag / Kasubbag, PPTK, Bendahara SKPD, Bagian Program, dan Jajaran Staf terkait sebagai peserta pada kesempatan tersebut.

    Adapun biaya penyelenggaraan kegiatan tersebut, akan dilakukan melalui biaya administrasi / kontribusi yang dibebankan kepada setiap peserta sebesar @ 4. 500.000 ( Empat Juta Lima Ratus Ribu Rupiah) Untuk Informasi lebih jelasnya dapat menghubungi panitia Bimteknas : Sdr. DIMAS ZAINUDIN HP : 0812-8889-1895  /  TLP /FAX : 021 – 2242 4163

    Demikian disampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya, kami haturkan terima kasih.