Jumat, 21 Oktober 2016

Bimtek Nasional Tentang Perencanaan Pembangunan Desa (menyusun RPJMDes dan APBDes)

Bimtek Nasional Perencanaan Pembangunan Desa (menyusun RPJMDes dan APBDes)

      Sebagaimana di ketahui bersama bahwa pada tanggal 15 Januari 2014, Pemerintah telah menetapkan UU No. 6 Tahun 2014 tentang Desa.  Dalam konsideran UU tersebut diisampaikan bahwa Desa memiliki hak asal usul dan hak tradisional dalam mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat dan berperan mewujudkan cita-cita kemerdekaan berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Kemudian bahwa dalam perjalanan ketatanegaraan Republik Indonesia, Desa telah berkembang dalam berbagai bentuk sehingga perlu dilindungi dan diberdayakan agar menjadi kuat, maju, mandiri, dan demokratis sehingga dapat menciptakan landasan yang kuat dalam melaksanakan pemerintahan dan pembangunan menuju masyarakat yang adil, makmur, dan sejahtera.Dan selanjutnya di keluarkan lagi 2 Peraturan Pemerintah yaitu PP. No. 43 dan PP.60 Tahun 2014 tentang Desa, dan 4 permendagri yaitu Permendagri No. 111,112, 113, 114 tahun 2014 sebagai turunan pelaksanaan dari UU. No. 06 Tahun 2014 tentang Desa.
      Oleh karna itu untuk meningkatkan Tupoksi bagi Aparatur Pemerintah Daerah yaitu Camat di dalam memfasilitasi pemerintahan desa di perlukan suatu Pemahan yang Baik dan sinergi di dalam pelaksanaan pemerintahan daerah sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku, di dalam mendukung terciptannya Tata Kelola Pemerintahan Good Governance. Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) menyatakan, 72 ribu desa di seluruh Indonesia mendapatkan dana desa. Guna memastikan anggaran itu tak diselewengkan, BPK akan melakukan audit dana desa tersebut mulai tahun 2016 ini.
      Kami harapkan dengan mengikuti kegiatan bimtek ini dapat menambah pemahaman aparatur pemerintah desa tentang tata cara pemeriksaan dan objek - objek pemeriksaan terkait dengan dana desa sehingga nantinya ketika menghadapi pemeriksaan baik oleh BPK, BPKP maupun Inspektorat daerah telah dapat mempersiapkan diri.
      Selain itu melalui kegiatan bimtek ini juga akan dibahas tentang tata cara penyusunan laporan keuangan dana desa sesuai dengan peraturan perundang-undangan.


Bimtek Perencanaan Pembangunan Desa (menyusun RPJMDes dan APBDes)



                     PELAKSANAAN                                     TEMPAT


1. Tanggal : 03 s.d 06  Mei  2017    Hotel Oasis Amir - Jakarta

2. Tanggal : 08 s.d 11  Mei  2017    Hotel Cavinton - Jogjakarta 

3. Tanggal : 13 s.d 16  Mei  2017    Hotel Ibis Mangga Dua - Jakarta

4. Tanggal : 22 s.d 25  Mei  2017    Hotel Mercure Kota - Jakarta

5. Tanggal : 27 s.d 30  Mei  2017    Hotel Santika Premire - Jakarta

( Waktu Dan Tempat Dapat Di Sesuaikan Oleh Peserta Ber-group )

    Mengingat kegiatan ini sangat berkaitan dengan tugas dalam pemenuhan kewajiban pemerintah daerah, maka kami mengharapkan Bapak/Ibu/sdr(i) berkenan hadir atau kiranya dapat mengutus Kepala SKPD, PPKD, BUD, PPK,Kabag / Kasubbag, PPTK, Bendahara SKPD, Bagian Program, dan Jajaran Staf terkait sebagai peserta pada kesempatan tersebut.

    Adapun biaya penyelenggaraan kegiatan tersebut, akan dilakukan melalui biaya administrasi / kontribusi yang dibebankan kepada setiap peserta sebesar @ 4. 500.000 ( Empat Juta Lima Ratus Ribu Rupiah) Untuk Informasi lebih jelasnya dapat menghubungi panitia Bimteknas : Sdr. DIMAS ZAINUDIN HP : 0812-8889-1895  /  TLP /FAX : 021 – 2242 4163

    Demikian disampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya, kami haturkan terima kasih.

0 komentar:

Posting Komentar