SEKILAS DOKUMENTASI KAMI 1

LEMBAGA PENGEMBANGAN DAN INFORMASI MANAJEMEN PEMERINTAHAN (LPIMP)

SEKILAS DOKUMENTASI KAMI 2

LEMBAGA PENGEMBANGAN DAN INFORMASI MANAJEMEN PEMERINTAHAN (LPIMP)

SEKILAS DOKUMENTASI KAMI 3

LEMBAGA PENGEMBANGAN DAN INFORMASI MANAJEMEN PEMERINTAHAN (LPIMP)

SEKILAS DOKUMENTASI KAMI 4

LEMBAGA PENGEMBANGAN DAN INFORMASI MANAJEMEN PEMERINTAHAN (LPIMP)

SEKILAS DOKUMENTASI KAMI 4

LEMBAGA PENGEMBANGAN DAN INFORMASI MANAJEMEN PEMERINTAHAN (LPIMP)

Senin, 25 Juli 2016

Bimtek Nasional Tentang Pembentukan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes)

UNDANGAN BIMTEK NASIONAL TENTANG : Bimtek Tentang Pembentukan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes)

     Pembentukan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) bertujuan sebagai lokomotif pembangunan ekonomi lokal tingkat desa. Pembangunan ekonomi lokal desa ini didasarkan oleh kebutuhan, potensi, kapasitas desa, dan penyertaan modal dari pemerintah desa dalam bentuk pembiayaan dan kekayaan desa dengan tujuan akhirnya adalah meningkatkan taraf ekonomi masyarakat desa. Dasar pembentukan BUMDes sebagai lokomotif pembangunan di desa lebih dilatarbelakangi pada prakarsa pemerintah dan masyarakat desa dengan berdasarkan pada prinsip kooperatif, partisipatif, dan emansipatif dari masyarakat desa.


Sehubungan hal tersebut, maka kami Lembaga Pengembangan dan Informasi Manajemen Pemerintahan (LPIMP) bersama dukungan KEMENDAGRIKEMENDES DAN PDTT, akan menyelenggarakan Bimbingan Teknis Nasional dengan Tema :
Pembentukan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes)




                      PELAKSANAAN                                     TEMPAT


1. Tanggal : 03 s.d 06  Mei  2017    Hotel Oasis Amir - Jakarta

2. Tanggal : 08 s.d 11  Mei  2017    Hotel Cavinton - Jogjakarta 

3. Tanggal : 13 s.d 16  Mei  2017    Hotel Ibis Mangga Dua - Jakarta

4. Tanggal : 22 s.d 25  Mei  2017    Hotel Mercure Kota - Jakarta

5. Tanggal : 27 s.d 30  Mei  2017    Hotel Santika Premire - Jakarta

( Waktu Dan Tempat Dapat Di Sesuaikan Oleh Peserta Ber-group )

    Mengingat kegiatan ini sangat berkaitan dengan tugas dalam pemenuhan kewajiban pemerintah daerah, maka kami mengharapkan Bapak/Ibu/sdr(i) berkenan hadir atau kiranya dapat mengutus Kepala SKPD, PPKD, BUD, PPK,Kabag / Kasubbag, PPTK, Bendahara SKPD, Bagian Program, dan Jajaran Staf terkait sebagai peserta pada kesempatan tersebut.

    Adapun biaya penyelenggaraan kegiatan tersebut, akan dilakukan melalui biaya administrasi / kontribusi yang dibebankan kepada setiap peserta sebesar @ 4. 500.000 ( Empat Juta Lima Ratus Ribu Rupiah) Untuk Informasi lebih jelasnya dapat menghubungi panitia Bimteknas : Sdr. DIMAS ZAINUDIN HP : 0812-8889-1895  /  TLP /FAX : 021 – 2242 4163

    Demikian disampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya, kami haturkan terima kasih.

Kamis, 21 Juli 2016

BIMTEK NASIONAL TENTANG PEDOMAN PENYUSUNAN APBD TAHUN ANGGARAN 2017

PEDOMAN PENYUSUNAN APBD TAHUN ANGGARAN 2017 SESUAI PERMENDAGRI NO.31 TAHUN 2016, EVALUASI DAN PERUBAHAN APBD TAHUN 2016
Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 34 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, maka Pemerintah telah menetapkan PERMENDAGRI No.31 Tahun 2016 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah TA 201 Serta dalam rangka singkronisasi kebijakan pemerintah daerah dengan kebijakan pemerintah dalam menjaga kesinambungan pembangunan yang terencana dan sistematis secara oftimal, efisien, efektif dan akuntable dengan tujuan meningkatkan kualitas hidup manusia dan masyarakat secara berkelanjutan.
Sehubungan hal tersebut, maka kami Lembaga Pengembangan dan Informasi Manajemen Pemerintahan (LPIMP) bersama dukungan KEMENDAGRIKEMENKEU, akan menyelenggarakan Bimbingan Teknis Nasional dengan Tema :
PEDOMAN PENYUSUNAN APBD TAHUN ANGGARAN 2017 SESUAI PERMENDAGRI NO.31 TAHUN 2016, EVALUASI DAN PERUBAHAN APBD TAHUN 2016




                     PELAKSANAAN                                     TEMPAT


1. Tanggal : 03 s.d 06  Mei  2017    Hotel Oasis Amir - Jakarta

2. Tanggal : 08 s.d 11  Mei  2017    Hotel Cavinton - Jogjakarta 

3. Tanggal : 13 s.d 16  Mei  2017    Hotel Ibis Mangga Dua - Jakarta

4. Tanggal : 22 s.d 25  Mei  2017    Hotel Mercure Kota - Jakarta

5. Tanggal : 27 s.d 30  Mei  2017    Hotel Santika Premire - Jakarta

( Waktu Dan Tempat Dapat Di Sesuaikan Oleh Peserta Ber-group )



    Mengingat kegiatan ini sangat berkaitan dengan tugas dalam pemenuhan kewajiban pemerintah daerah, maka kami mengharapkan Bapak/Ibu/sdr(i) berkenan hadir atau kiranya dapat mengutus Kepala SKPD, PPKD, BUD, PPK,Kabag / Kasubbag, PPTK, Bendahara SKPD, Bagian Program, dan Jajaran Staf terkait sebagai peserta pada kesempatan tersebut.

    Adapun biaya penyelenggaraan kegiatan tersebut, akan dilakukan melalui biaya administrasi / kontribusi yang dibebankan kepada setiap peserta sebesar @ 4. 500.000 ( Empat Juta Lima Ratus Ribu Rupiah) Untuk Informasi lebih jelasnya dapat menghubungi panitia Bimteknas : Sdr. DIMAS ZAINUDIN HP : 0812-8889-1895  /  TLP /FAX : 021 – 2242 4163

    Demikian disampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya, kami haturkan terima kasih.

Jumat, 15 Juli 2016

Bimtek Tentang Sistem Administrasi Kepegawaian

Bimtek Tentang Sistem Administrasi Kepegawaian

Sesuai Dengan Pasal 1 Ayat 1 PP No. 53 Tahun 2010 Tentang Disiplin PNS dijelaskan Bahwa apabila Pegawai Negeri Sipil tidak melakukan Kewajibannya dan melakukan Pelanggaran terhadap Undang-Undang dan Peraturan Kedinasan maka PNS tersebut dapat dijatuhi Hukuman Disiplin.


Pelanggaran Disiplin adalah setiap ucapan, tulisan atau perbuatan PNS yang tidak mentaati kewajiban dan/atau melanggar larangan ketentuan disiplin PNS, baik dilakukan di dalam maupun di luar jam kerja. Untuk memeriksa PNS yang melanggar disiplin PNS maka atasan PNS yang melanggar tersebut dapat memeriksa langsung, namun apabila tingkat pelanggaran hukumannya tingkat sedang sampai berat maka dilakukan oleh Tim Pemeriksa. Masalah yang banyak terjadi pada saat ini, banyak Atasan dan Pejabat Pemeriksa belum begitu paham tentang Tata Cara Pemeriksaan dan Penyusunan Berita Acara Pemeriksaan.

Dalam rangka meningkatkan kinerja Pegawai Negeri Sipil dalam menjalankan organisasi pemerintahan maka kami akan melaksanakan Bimtek mengenai Sistem Administrasi Kepegawaian Serta Strategi Peningkatan Dan Penguatan Kinerja PNS Dalam Rangka Terwujudnya Prestasi Kerja, Kompetensi Dan Profesionalisme Sebagai Aparatur Daerah terkait dengan sistem baru Manajemen Penilaian Kinerja Individu/PNS Sebagai Penilaian Akumulasi Kinerja SKPD/Lembaga/Instansi Pemerintah.

Yang diselenggarakan pada :




                     PELAKSANAAN                                     TEMPAT


1. Tanggal : 03 s.d 06  Mei  2017    Hotel Oasis Amir - Jakarta

2. Tanggal : 08 s.d 11  Mei  2017    Hotel Cavinton - Jogjakarta 

3. Tanggal : 13 s.d 16  Mei  2017    Hotel Ibis Mangga Dua - Jakarta

4. Tanggal : 22 s.d 25  Mei  2017    Hotel Mercure Kota - Jakarta

5. Tanggal : 27 s.d 30  Mei  2017    Hotel Santika Premire - Jakarta

( Waktu Dan Tempat Dapat Di Sesuaikan Oleh Peserta Ber-group )

    Mengingat kegiatan ini sangat berkaitan dengan tugas dalam pemenuhan kewajiban pemerintah daerah, maka kami mengharapkan Bapak/Ibu/sdr(i) berkenan hadir atau kiranya dapat mengutus Kepala SKPD, PPKD, BUD, PPK,Kabag / Kasubbag, PPTK, Bendahara SKPD, Bagian Program, dan Jajaran Staf terkait sebagai peserta pada kesempatan tersebut.

    Adapun biaya penyelenggaraan kegiatan tersebut, akan dilakukan melalui biaya administrasi / kontribusi yang dibebankan kepada setiap peserta sebesar @ 4. 500.000 ( Empat Juta Lima Ratus Ribu Rupiah) Untuk Informasi lebih jelasnya dapat menghubungi panitia Bimteknas : Sdr. DIMAS ZAINUDIN HP : 0812-8889-1895  /  TLP /FAX : 021 – 2242 4163

    Demikian disampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya, kami haturkan terima kasih.

Bimtek Tentang Mekanisme Pengadaan Tanpa Tender

   Bimtek Tentang Mekanisme Pengadaan Tanpa Tender



Sebagaimana ketentuan Peraturan Presiden RI (Perpres) NO. 54Tahun 2010 dan perubahannya (Perpres No.70 Tahun 2012) Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah dan Peraturan Kepala (PERKA) LKPP Nomor 6 Tahun 2012 yang diubah dengan PERKA LKPP No. 14 Tahun 2012, tentang Petunjuk Teknis (Juknis) bertujuan menghilangkan Bottlenecking dan Multi Tafsir dalam rangka mempercepat penyerapan anggaran dan kewajiban setiap K/L/D/I, memperjelas dan mempertegas tupoksi dari keberadaan ULP sehingga mekanisme pengadaan tanpa tender pun dapat terlaksana sesuai koridor aturan yang berlaku
    Untuk memantapkan pemahaman mengenai Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah maka kami akan melaksanakan Bimtek, Sosialisasi Dan Pendalaman Materi Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Sesuai Perpres No.70 THN 2012





                     PELAKSANAAN                                     TEMPAT


1. Tanggal : 03 s.d 06  Mei  2017    Hotel Oasis Amir - Jakarta

2. Tanggal : 08 s.d 11  Mei  2017    Hotel Cavinton - Jogjakarta 

3. Tanggal : 13 s.d 16  Mei  2017    Hotel Ibis Mangga Dua - Jakarta

4. Tanggal : 22 s.d 25  Mei  2017    Hotel Mercure Kota - Jakarta

5. Tanggal : 27 s.d 30  Mei  2017    Hotel Santika Premire - Jakarta

( Waktu Dan Tempat Dapat Di Sesuaikan Oleh Peserta Ber-group )



    Mengingat kegiatan ini sangat berkaitan dengan tugas dalam pemenuhan kewajiban pemerintah daerah, maka kami mengharapkan Bapak/Ibu/sdr(i) berkenan hadir atau kiranya dapat mengutus Kepala SKPD, PPKD, BUD, PPK,Kabag / Kasubbag, PPTK, Bendahara SKPD, Bagian Program, dan Jajaran Staf terkait sebagai peserta pada kesempatan tersebut.

    Adapun biaya penyelenggaraan kegiatan tersebut, akan dilakukan melalui biaya administrasi / kontribusi yang dibebankan kepada setiap peserta sebesar @ 4. 500.000 ( Empat Juta Lima Ratus Ribu Rupiah) Untuk Informasi lebih jelasnya dapat menghubungi panitia Bimteknas : Sdr. DIMAS ZAINUDIN HP : 0812-8889-1895  /  TLP /FAX : 021 – 2242 4163

    Demikian disampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya, kami haturkan terima kasih.

Bimtek Tentang Reviu Laporan Keuangan Daerah Sesuai Dengan Permendagri no. 4 thn 2008

     Bimtek Tentang Reviu Laporan Keuangan Daerah Sesuai Dengan Permendagri no. 4 thn 2008

 Bimtek Reviu Laporan Keuangan Daerah Sesuai Dengan Permendagri no. 4 thn 2008 Dalam pasal 33 ayat 3 PP No. 8 / 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (PKKIP) diatur bahwa Inspektorat Provinsi/Kabupaten/Kota melakukan reviu atas laporan keuangan dan kinerja dalam rangka meyakinkan keandalan informasi yang disajikan sebelum disampaikan oleh Gubernur/Bupati/Walikota kepada Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).


       Oleh karena itu, proses reviu menjadi krusial untuk dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah dalam rangka melaksanakan amanah peraturan perundangan dan dalam rangka mewujudkan tata kelola yang lebih baik. Reviu atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah adalah prosedur penelusuran angka-angka, permintaan keterangan dan analitis yang harus menjadi dasar memadai bagi inspektorat untuk member keyakinan terbatas atas laporan keuangan bahwa tidak ada modifikasi material yang harus dilakukan atas laporan keuangan agar laporan keuangan tersebut disajikan berdasarkan Sistem Pengendalian Intern (SPI) yang memadai dan sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP).

       Keyakinan terbatas yang dimaksud dalam pengertian di atas adalah karena dalam reviu tidak dilakukan pengujian atas kebenaran substansi dokumen sumber. Dalam rangka meningkatkan pemahaman Pemda, baik Eksekutif maupun Legislatif pada Reviu atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah maka Kami akan melaksanakan Bimtek “Reviu Laporan Keuangan Daerah Sesuai Dengan Permendagri no. 4 thn 2008” pada






                     PELAKSANAAN                                     TEMPAT


1. Tanggal : 03 s.d 06  Mei  2017    Hotel Oasis Amir - Jakarta

2. Tanggal : 08 s.d 11  Mei  2017    Hotel Cavinton - Jogjakarta 

3. Tanggal : 13 s.d 16  Mei  2017    Hotel Ibis Mangga Dua - Jakarta

4. Tanggal : 22 s.d 25  Mei  2017    Hotel Mercure Kota - Jakarta

5. Tanggal : 27 s.d 30  Mei  2017    Hotel Santika Premire - Jakarta

( Waktu Dan Tempat Dapat Di Sesuaikan Oleh Peserta Ber-group )



    Mengingat kegiatan ini sangat berkaitan dengan tugas dalam pemenuhan kewajiban pemerintah daerah, maka kami mengharapkan Bapak/Ibu/sdr(i) berkenan hadir atau kiranya dapat mengutus Kepala SKPD, PPKD, BUD, PPK,Kabag / Kasubbag, PPTK, Bendahara SKPD, Bagian Program, dan Jajaran Staf terkait sebagai peserta pada kesempatan tersebut.

    Adapun biaya penyelenggaraan kegiatan tersebut, akan dilakukan melalui biaya administrasi / kontribusi yang dibebankan kepada setiap peserta sebesar @ 4. 500.000 ( Empat Juta Lima Ratus Ribu Rupiah) Untuk Informasi lebih jelasnya dapat menghubungi panitia Bimteknas : Sdr. DIMAS ZAINUDIN HP : 0812-8889-1895  /  TLP /FAX : 021 – 2242 4163

    Demikian disampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya, kami haturkan terima kasih.