SEKILAS DOKUMENTASI KAMI 1

LEMBAGA PENGEMBANGAN DAN INFORMASI MANAJEMEN PEMERINTAHAN (LPIMP)

SEKILAS DOKUMENTASI KAMI 2

LEMBAGA PENGEMBANGAN DAN INFORMASI MANAJEMEN PEMERINTAHAN (LPIMP)

SEKILAS DOKUMENTASI KAMI 3

LEMBAGA PENGEMBANGAN DAN INFORMASI MANAJEMEN PEMERINTAHAN (LPIMP)

SEKILAS DOKUMENTASI KAMI 4

LEMBAGA PENGEMBANGAN DAN INFORMASI MANAJEMEN PEMERINTAHAN (LPIMP)

SEKILAS DOKUMENTASI KAMI 4

LEMBAGA PENGEMBANGAN DAN INFORMASI MANAJEMEN PEMERINTAHAN (LPIMP)

Selasa, 17 Mei 2016

BIMTEK NASIONAL TENTANG KEUANGAN

BIMTEK NASIONAL TENTANG KEUANGAN 


DIBAWAH INI ADA BEBERAPA JUDUL/MATERI BIMTEK, SOSIALISASI, WORKSHOP, PENDIDIKAN DAN PELATIHAN ( DIKLAT ) PIMPINAN DAN ANGGOTA DPRD SERTA SEKRETARIAT DPRD YANG DAPAT DI PILIH SESUAI KEBUTUHAN ANDA :

1. Bimtek Administrasi Keuangan Dan Perencanaan Bagi Pengguna Anggaran (PA), PPTK, PPK Dan Bendahara.
2.Bimtek Akuntansi Pelaporan Dan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD.
3. Bimtek Evaluasi Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP).
4. Bimtek Mekanisme Pengelolaan Hibah (PMK Nomor 191/PMK.05/2011).
5. Bimtek Pedoman Penyusunan Dan Pengendalian Renja SKPD dan RKPD.
6. Bimtek Penatausahaan Dan Pertanggungjawaban Keuangan Desa.
7. Bimtek Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (BLU).
8. Bimtek Pengelolaan Keuangan Daerah Dan Proses Akuntansi Bagi Pejabat Penatausahaan Keuangan (PPK) Dan Bendaharawan SKPD.
9. Bimtek Sistem Penyusunan Anggaran Berbasis Kinerja.
10.Bimtek Tata Cara Penatausahaan Dan Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Bendahara Serta Penyampaiannya.
11.Bimtek Tata Cara Penyusunan RseleKA dan DPA Instansi Pemerintah.
12.Bimtek Tata Cara Perencanaan, Pelaksanaan, Dan Pertanggungjawaban Perjalanan Dinas.
13.Bimtek Verifikasi Dan Rekonsiliasi Laporan Pertanggungjawaban Bendahara.
14.Bimtek Penyusunan Laporan Keuangan Daerah Berbasis Akrual (Pp No.71/2010 & Permendagri No.64/2013).
15.Bimtek Penyusunan Laporan Keuangan Instansi Pemerintah.
16.Bimtek Penyusunan Neraca Awal Dan Akhir Pemerintah Daerah.
17.Bimtek Perencanaan, Pengelolaan Dan Pertanggungjawaban Bendahara Instansi Pemerintah Daerah.
18.Bimtek Reviu Laporan Keuangan Daerah Sesuai Dengan Permendagri no. 4 thn 2008.
19.Bimtek Standarisasi Pemeriksaan Keuangan Negara (SPKN).
20. Bimtek Tata Cara Pegadaan Pinjaman Luar Negeri & Penerimaan Hibah (PP No.10 THN 2011).







                     PELAKSANAAN                                     TEMPAT

1. Tanggal : 03 s.d 06  April  2017    Hotel Oasis Amir - Jakarta

2. Tanggal : 08 s.d 11  April  2017    Hotel Cavinton - Jogjakarta 

3. Tanggal : 13 s.d 16  April  2017    Hotel Ibis Mangga Dua - Jakarta

4. Tanggal : 22 s.d 25  April  2017    Hotel Mercure Kota - Jakarta

5. Tanggal : 27 s.d 30  April  2017    Hotel Santika Premire - Jakarta

( Waktu Dan Tempat Dapat Di Sesuaikan Oleh Peserta Ber-group )

    Mengingat kegiatan ini sangat berkaitan dengan tugas dalam pemenuhan kewajiban pemerintah daerah, maka kami mengharapkan Bapak/Ibu/sdr(i) berkenan hadir atau kiranya dapat mengutus Kepala SKPD, PPKD, BUD, PPK,Kabag / Kasubbag, PPTK, Bendahara SKPD, Bagian Program, dan Jajaran Staf terkait sebagai peserta pada kesempatan tersebut.

    Adapun biaya penyelenggaraan kegiatan tersebut, akan dilakukan melalui biaya administrasi / kontribusi yang dibebankan kepada setiap peserta sebesar @ 4. 500.000 ( Empat Juta Lima Ratus Ribu Rupiah) Untuk Informasi lebih jelasnya dapat menghubungi panitia Bimteknas : Sdr. DIMAS ZAINUDIN HP : 0812-8889-1895  /  TLP /FAX : 021 – 2242 4163

    Demikian disampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya, kami haturkan terima kasih.

Rabu, 11 Mei 2016

BIMTEK NASIONAL TENTANG PERJALANAN DINAS

BIMTEK NASIONAL TENTANG PERJALANAN DINAS

       Berdasarkan permendagri No. 16 Tahun 2013 tentang Perjalanan Dinas dapat dilaksanakan secara lebih tertib, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggung jawab, Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Republik Indonesia dalam melakukan pemeriksaan dan memberi opini terhadap Laporan Keuangan Pemerintah Daerah. Salah satu temuan yang sering dicantumkan dalam Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) BPK adalah Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Perjalanan Dinas, baik yang dilakukan oleh Instansi Vertikal, Pemerintah Daerah maupun oleh DPRD. 

         Dalam rangka meningkatkan pemahaman Pemda, baik Eksekutif maupun Legislatif pada Sistem Perencanaan, Pelaksanaan, Dan Pertanggungjawaban Perjalanan Dinas maka kami Lembaga Pengembangan dan informasi manajemen pemerintahan (LPIMP) akan melaksanakan Bimtek 

“Tata Cara Perencanaan, Pelaksanaan, Dan Pertanggungjawaban Perjalanan Dinas Berdasarkan Permendagri No. 16 Thn 2013” pada:



Jadwal Undangan Bimtek akan dilaksanakan pada:



                     PELAKSANAAN                                     TEMPAT

1. Tanggal : 03 s.d 06  April  2017    Hotel Oasis Amir - Jakarta

2. Tanggal : 08 s.d 11  April  2017    Hotel Cavinton - Jogjakarta 

3. Tanggal : 13 s.d 16  April  2017    Hotel Ibis Mangga Dua - Jakarta

4. Tanggal : 22 s.d 25  April  2017    Hotel Mercure Kota - Jakarta

5. Tanggal : 27 s.d 30  April  2017    Hotel Santika Premire - Jakarta

( Waktu Dan Tempat Dapat Di Sesuaikan Oleh Peserta Ber-group )



    Mengingat kegiatan ini sangat berkaitan dengan tugas dalam pemenuhan kewajiban pemerintah daerah, maka kami mengharapkan Bapak/Ibu/sdr(i) berkenan hadir atau kiranya dapat mengutus Kepala SKPD, PPKD, BUD, PPK,Kabag / Kasubbag, PPTK, Bendahara SKPD, Bagian Program, dan Jajaran Staf terkait sebagai peserta pada kesempatan tersebut.

    Adapun biaya penyelenggaraan kegiatan tersebut, akan dilakukan melalui biaya administrasi / kontribusi yang dibebankan kepada setiap peserta sebesar @ 4. 500.000 ( Empat Juta Lima Ratus Ribu Rupiah) Untuk Informasi lebih jelasnya dapat menghubungi panitia Bimteknas : Sdr. DIMAS ZAINUDIN HP : 0812-8889-1895  /  TLP /FAX : 021 – 2242 4163

    Demikian disampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya, kami haturkan terima kasih.

Selasa, 10 Mei 2016

BIMTEK NASIONAL TENTANG PENGELOLAAN SAMPAH TERPADU

BIMTEK NASIONAL TENTANG BIDANG LINGKUNGAN HIDUP tentang “Pengelolaan Sampah Terpadu"


Undang-undang nomor 18 tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah telah mewajibkan pemerintah kabupaten/kota melakukan pengelolaan sampah secara terpadu dan berwawasan lingkungan, dengan larangan pengelolaan tempat pembuangan akhir sampah dengan sistim terbuka (open damping), yang banyak menimbulkan permasalahan lingkungan.

Untuk meningkatkan kinerja Aparatur Pemerintah dalam Pengelolaan Sampah secara terpadu dan berwawasan lingkungan bersama ini kami sampaikan penawaran Diklat Teknis tentang Manajemen Pengelolaan Sampah dengan tema “Strategi Pengelolaan Sampah Terpadu dan Berwawasan Lingkungan sesuai Amanat UU nomor 18 tahun 2008”yang diselenggarakan pada:

Jadwal Undangan Bimtek akan dilaksanakan pada:






                     PELAKSANAAN                                     TEMPAT

1. Tanggal : 03 s.d 06  April  2017    Hotel Oasis Amir - Jakarta

2. Tanggal : 08 s.d 11  April  2017    Hotel Cavinton - Jogjakarta 

3. Tanggal : 13 s.d 16  April  2017    Hotel Ibis Mangga Dua - Jakarta

4. Tanggal : 22 s.d 25  April  2017    Hotel Mercure Kota - Jakarta

5. Tanggal : 27 s.d 30  April  2017    Hotel Santika Premire - Jakarta

( Waktu Dan Tempat Dapat Di Sesuaikan Oleh Peserta Ber-group )



    Mengingat kegiatan ini sangat berkaitan dengan tugas dalam pemenuhan kewajiban pemerintah daerah, maka kami mengharapkan Bapak/Ibu/sdr(i) berkenan hadir atau kiranya dapat mengutus Kepala SKPD, PPKD, BUD, PPK,Kabag / Kasubbag, PPTK, Bendahara SKPD, Bagian Program, dan Jajaran Staf terkait sebagai peserta pada kesempatan tersebut.

    Adapun biaya penyelenggaraan kegiatan tersebut, akan dilakukan melalui biaya administrasi / kontribusi yang dibebankan kepada setiap peserta sebesar @ 4. 500.000 ( Empat Juta Lima Ratus Ribu Rupiah) Untuk Informasi lebih jelasnya dapat menghubungi panitia Bimteknas : Sdr. DIMAS ZAINUDIN HP : 0812-8889-1895  /  TLP /FAX : 021 – 2242 4163

    Demikian disampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya, kami haturkan terima kasih.

Minggu, 08 Mei 2016

BIMTEK NASIONAL Tentang Tanggungjawab Camat/Lurah/Kades Selaku Perangkat Daerah

Bimtek Nasional tentang Tugas Dan Tanggungjawab Camat/Lurah/Kades Selaku Perangkat Daerah


Bimtek dan Diklat tentang Tugas Dan Tanggungjawab Camat/Lurah/Kades
Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2007 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan : 


  • Keuangan Desa adalah semua hak dan kewajiban dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan desa yang dapat dinilai dengan uang termasuk didalamnya segala bentuk kekayaan yang berhubungan dengan hak dan kewajiban desa tersebut.
  • Pengelolaan Keuangan Desa adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, penganggaran, penatausahaan, pelaporan, pertanggung-jawaban dan pengawasan keuangan desa. 
  • Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, selanjutnya disingkat APBDesa adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan desa yang dibahas dan disetujui bersama oleh pemerintah desa dan Badan Permusyawaratan Desa, dan ditetapkan dengan peraturan desa. 
  • Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Desa adalah Kepala Desa yang karena jabatannya mempunyai kewenangan menyelenggarakan keseluruhan pengelolaan keuangan desa. 
  • Pelaksana Teknis Pengelolaan Keuangan Desa yang selanjutnya disebut PTPKD adalah perangkat desa yang ditunjuk oleh Kepala Desa untuk melaksanakan pengelolaan keuangan desa. 
  • Bendahara adalah perangkat desa yang ditunjuk oleh Kepala Desa untuk menerima, menyimpan, menyetorkan, menatausahakan, membayarkan dan mempertanggung-jawabkan keuangan desa dalam rangka pelaksanaan APBDesa. 
  • Rencana Pembangunan Jangka Pendek (tahunan) yang selanjutnya disebut Rencana Kerja Pembangunan Desa (RKPDesa) adalah hasil musyawarah masyarakat desa tentang program dan kegiatan yang akan dilaksanakan untuk periode 1 (satu) tahun. 
  • Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa yang selanjutnya disingkat RPJMDes adalah dokumen perencanaan desa untuk periode 5 (lima) tahun. 
Dalam rangka meningkatkan pemahaman Aparatur Pemerintahan Desa dalam Pengelolaan Keuangan Desa Media Riset, Pendidikan dan Pelatihan Lembaga Pengembangan dan informasi manajemen pemerintahan (LPIMP) akan melaksanakan Bimtek dan Diklat tentang Tugas Dan Tanggungjawab Camat/Lurah/Kades Selaku Perangkat Daerah Berdasarkan Peraturan Pemerintah RI Nomor 19 Tahun 2008 dan Permendagri No. 54 Tahun 2011 akan diselenggarakan pada: 

Jadwal Undangan Bimtek akan dilaksanakan pada:






                     PELAKSANAAN                                     TEMPAT

1. Tanggal : 03 s.d 06  April  2017    Hotel Oasis Amir - Jakarta

2. Tanggal : 08 s.d 11  April  2017    Hotel Cavinton - Jogjakarta 

3. Tanggal : 13 s.d 16  April  2017    Hotel Ibis Mangga Dua - Jakarta

4. Tanggal : 22 s.d 25  April  2017    Hotel Mercure Kota - Jakarta

5. Tanggal : 27 s.d 30  April  2017    Hotel Santika Premire - Jakarta

( Waktu Dan Tempat Dapat Di Sesuaikan Oleh Peserta Ber-group )


    Mengingat kegiatan ini sangat berkaitan dengan tugas dalam pemenuhan kewajiban pemerintah daerah, maka kami mengharapkan Bapak/Ibu/sdr(i) berkenan hadir atau kiranya dapat mengutus Kepala SKPD, PPKD, BUD, PPK,Kabag / Kasubbag, PPTK, Bendahara SKPD, Bagian Program, dan Jajaran Staf terkait sebagai peserta pada kesempatan tersebut.

    Adapun biaya penyelenggaraan kegiatan tersebut, akan dilakukan melalui biaya administrasi / kontribusi yang dibebankan kepada setiap peserta sebesar @ 4. 500.000 ( Empat Juta Lima Ratus Ribu Rupiah) Untuk Informasi lebih jelasnya dapat menghubungi panitia Bimteknas : Sdr. DIMAS ZAINUDIN HP : 0812-8889-1895  /  TLP /FAX : 021 – 2242 4163

    Demikian disampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya, kami haturkan terima kasih.