SEKILAS DOKUMENTASI KAMI 1

LEMBAGA PENGEMBANGAN DAN INFORMASI MANAJEMEN PEMERINTAHAN (LPIMP)

SEKILAS DOKUMENTASI KAMI 2

LEMBAGA PENGEMBANGAN DAN INFORMASI MANAJEMEN PEMERINTAHAN (LPIMP)

SEKILAS DOKUMENTASI KAMI 3

LEMBAGA PENGEMBANGAN DAN INFORMASI MANAJEMEN PEMERINTAHAN (LPIMP)

SEKILAS DOKUMENTASI KAMI 4

LEMBAGA PENGEMBANGAN DAN INFORMASI MANAJEMEN PEMERINTAHAN (LPIMP)

SEKILAS DOKUMENTASI KAMI 4

LEMBAGA PENGEMBANGAN DAN INFORMASI MANAJEMEN PEMERINTAHAN (LPIMP)

Kamis, 10 November 2016

Bimtek nasional BIMTEK PANDUAN TATA CARA AUDIT PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)

BIMTEK PANDUAN TATA CARA AUDIT PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)


Rabu, 09 November 2016

BIMTEK AKUNTABILITAS PENGANGGARAN, PENATAUSAHAAN, PELAKSANAAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN APBD MENUJU WTP

BIMTEK AKUNTABILITAS PENGANGGARAN, PENATAUSAHAAN, PELAKSANAAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN APBD MENUJU WTP


BIMTEK PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH DAN PROSES AKUNTANSI BAGI PEJABAT PENATAUSAHAAN KEUANGAN DAN BENDAHARAWAN SKPD

BIMTEK PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH DAN PROSES AKUNTANSI BAGI PEJABAT PENATAUSAHAAN KEUANGAN DAN BENDAHARAWAN SKPD


BIMTEK ADMINISTRASI KEUANGAN DAN PERENCANAAN BAGI PENGGUNA ANGGARAN PA,PPTK, PPK DAN BENDAHARA

BIMTEK ADMINISTRASI KEUANGAN DAN PERENCANAAN BAGI PENGGUNA ANGGARAN PA,PPTK, PPK DAN BENDAHARA


BIMTEK TATACARA PENATAUSAHAAN DAN PENYUSUNAN LAPORAN SERTA PERTANGGUNGJAWABAN BENDAHARA SERTA PENYAMPAIANNYA

BIMTEK TATACARA PENATAUSAHAAN DAN PENYUSUNAN LAPORAN SERTA PERTANGGUNGJAWABAN BENDAHARA SERTA PENYAMPAIANNYA


      Bendahara memiliki peran strategis dalam mekanisme pengelolan keuangan sesuai dengan peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 55 Tahun 2008 tentang tata cara penatausahaan dan penyusunan laporan pertanggungjawaban bendahara serta penyampaiannya.

     Pengelolaan Keuangan Daerah merupakanh keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban, dan pengawasan keuangan daerah. Pengelolaan keuangan daerah yang diatur dalam peraturan menteri ini meliputi kekuasaan pengelolaan keuangan daerah, azas umum dan struktur APBD, penyusunan rancangan APBD, penetapan APBD, penyusunan dan penetapan APBD bagi daerah yang belum memiliki DPRD, pelaksanaan APBD, perubahan APBD, pengelolaan kas, penatausahaan keuangan daerah, akuntansi keuangan daerah, pertanggungjawaban pelaksanaan APBD, pembinaan dan pengawasan pengelolaan keuangan daerah, kerugian daerah, dan pengelolaan keuangan BLUD.

     Pemerintah telah menerbitkan PP. No. 71 Tahun 2010, tentang Standar Akuntansi pemerintah ( SAP) serta dalam rangka melaksanakan Pasal 31 Ayat (4) PP. No.8 Tahun 2006, tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah.
Saat ini tugas dan peranan Bendahara menjadi penting dan strategis sebagai pengelola Keuangan, namun pedoman mengenai penatausahaan dan pertanggungjawaban mengenai Bendahara tidak diatur secara mendetail dalam Pemendagri 13/2006 (Permendagri 59/2007), sehingga dibutuhkan pedoman yang lebih komprehensif bagi Bendaharawan Daerah.

Maka dari itu kami Lembaga Pengembangan Dan Informasi Manajemen Pemerintahan (LPIMP) . akan mengadakan Pelatihan Bimbingan Teknis tentang : 

TATACARA PENATAUSAHAAN DAN PENYUSUNAN LAPORAN SERTA PERTANGGUNGJAWABAN BENDAHARA SERTA PENYAMPAIANNYA

  ANGKATAN I




       PELAKSANAAN                                     TEMPAT

1. Tanggal : 03 s.d 06  Desember  2018    Hotel Oasis Amir - Jakarta

2. Tanggal : 08 s.d 11  Desember  2018    Hotel Cavinton - Jogjakarta 

3. Tanggal : 13 s.d 16  Desember 2018    Hotel Ibis Mangga Dua - Jakarta

( Waktu Dan Tempat Dapat Di Sesuaikan Oleh Peserta Ber-group )

ANGKATAN II



       PELAKSANAAN                                     TEMPAT


1. Tanggal : 03 s.d 06  Februari  2019    Hotel Mercure Jakarta kota - Jakarta

2. Tanggal : 08 s.d 11  Februari  2019    Hotel Santika Premire - Jogjakarta 

3. Tanggal : 13 s.d 16  Februari  2019    Hotel Ibis Mangga Dua - Jakarta

( Waktu Dan Tempat Dapat Di Sesuaikan Oleh Peserta Ber-group )

ANGKATAN III



       PELAKSANAAN                                     TEMPAT


1. Tanggal : 03 s.d 06  Maret  2019    Hotel Mercure Jakarta kota - Jakarta

2. Tanggal : 08 s.d 11  Maret  2019    Hotel Santika Premire - Jogjakarta 

3. Tanggal : 13 s.d 16  Maret  2019    Hotel Kedaton - Bandung



( Waktu Dan Tempat Dapat Di Sesuaikan Oleh Peserta Ber-group )

    Mengingat kegiatan ini sangat berkaitan dengan tugas dalam pemenuhan kewajiban pemerintah daerah, maka kami mengharapkan Bapak/Ibu/sdr(i) berkenan hadir atau kiranya dapat mengutus Kepala SKPDPPKDBUD, PPK,Kabag / Kasubbag, PPTK, Bendahara SKPD, Bagian Program, dan Jajaran Staf terkait sebagai peserta pada kesempatan tersebut.


    Adapun biaya penyelenggaraan kegiatan tersebut, akan dilakukan melalui biaya administrasi / kontribusi yang dibebankan kepada setiap peserta sebesar @ 4. 500.000 ( Empat Juta Lima Ratus Ribu Rupiah) Untuk Informasi lebih jelasnya dapat menghubungi panitia Bimteknas : Sdr. DIMAS ZAINUDIN HP : 081333909044 /  TLP /FAX : 021 – 2242 4163

    Demikian disampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya, kami haturkan terima kasih.

BIMTEK PANDUAN TATA CARA AUDIT PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)

BIMTEK PANDUAN TATA CARA AUDIT PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)


    Undang-Undang Otonomi Daerah Nomor 32 Tahun 2004 memberikan amanah kepada pemerintah daerah untuk mengelola daerahnya secara mandiri. Untuk mendukung penyelenggaraan otonomi daerah yang luas, diperlukan suatu anggaran atau dana daerah yang memadai. Untuk memperoleh anggaran daerah yang memadai tersebut, daerah melakukan upaya- upaya untuk meningkatkan sumber-sumber pendapatan daerahnya, khususnya Pendapatan Asli Daerah (PAD).
    Pemeriksaan atas Pendapatan Asli Daerah bertujuan untuk mengetahui, menguji, dan menilai apakah informasi keuangan atas pendapatan daerah telah disajikan sesuai dengan kriteria yang telah ditetapkan atas pendapatan yang menjadi hak daerah yang bersangkutan, telah diterima tepat waktu, tepat jumlah, dicatat dan dipertanggungjawabkan dan untuk mengetahui apakah pengelolaan pendapatan daerah telah mematuhi persyaratan kepatuhan terhadap peraturan perundangan yang berlaku. 

   Sehubungan dengan hal tersebut, supaya pemeriksaan dapat dilaksanakan dengan baik, para pemeriksa harus dibekali dengan berbagai ketentuan peraturan, aplikasi dan karakteristik berbagai kegiatan dari entitas yang diperiksa. Harapannya, kemampuan dan ketrampilan para pemeriksa dapat meningkat sehingga pelaksanaan pemeriksaan dapat lebih terarah dan efektif. Oleh karena itu, terkait upaya peningkatan pengetahuan dan keahlian pemeriksa yang memadai khususnya dalam pemeriksaan atas pendapatan daerah, maka perlu diselenggarakan Bimtek Audit Pendapatan Asli Daerah.
Maka dari itu kami Lembaga Pengembangan Dan Informasi Manajemen Pemerintahan (LPIMP) . akan mengadakan Pelatihan Bimbingan Teknis tentang : 

PANDUAN TATA CARA AUDIT PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)


   ANGKATAN I




       PELAKSANAAN                                     TEMPAT

1. Tanggal : 03 s.d 06  Desember  2019    Hotel Oasis Amir - Jakarta

2. Tanggal : 08 s.d 11  Desember  2019    Hotel Cavinton - Jogjakarta 

3. Tanggal : 13 s.d 16  Desember 2019    Hotel Ibis Mangga Dua - Jakarta

( Waktu Dan Tempat Dapat Di Sesuaikan Oleh Peserta Ber-group )

ANGKATAN II



       PELAKSANAAN                                     TEMPAT


1. Tanggal : 03 s.d 06  Februari  2019    Hotel Mercure Jakarta kota - Jakarta

2. Tanggal : 08 s.d 11  Februari  2019    Hotel Santika Premire - Jogjakarta 

3. Tanggal : 13 s.d 16  Februari  2019    Hotel Ibis Mangga Dua - Jakarta

( Waktu Dan Tempat Dapat Di Sesuaikan Oleh Peserta Ber-group )

ANGKATAN III



       PELAKSANAAN                                     TEMPAT


1. Tanggal : 03 s.d 06  Maret  2019    Hotel Mercure Jakarta kota - Jakarta

2. Tanggal : 08 s.d 11  Maret  2019    Hotel Santika Premire - Jogjakarta 

3. Tanggal : 13 s.d 16  Maret  2019    Hotel Kedaton - Bandung




( Waktu Dan Tempat Dapat Di Sesuaikan Oleh Peserta Ber-group )

    Mengingat kegiatan ini sangat berkaitan dengan tugas dalam pemenuhan kewajiban pemerintah daerah, maka kami mengharapkan Bapak/Ibu/sdr(i) berkenan hadir atau kiranya dapat mengutus Kepala SKPDPPKDBUD, PPK,Kabag / Kasubbag, PPTK, Bendahara SKPD, Bagian Program, dan Jajaran Staf terkait sebagai peserta pada kesempatan tersebut.


    Adapun biaya penyelenggaraan kegiatan tersebut, akan dilakukan melalui biaya administrasi / kontribusi yang dibebankan kepada setiap peserta sebesar @ 4. 500.000 ( Empat Juta Lima Ratus Ribu Rupiah) Untuk Informasi lebih jelasnya dapat menghubungi panitia Bimteknas : Sdr. DIMAS ZAINUDIN HP : 081333909044 /  TLP /FAX : 021 – 2242 4163

    Demikian disampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya, kami haturkan terima kasih.