SEKILAS DOKUMENTASI KAMI 1

LEMBAGA PENGEMBANGAN DAN INFORMASI MANAJEMEN PEMERINTAHAN (LPIMP)

SEKILAS DOKUMENTASI KAMI 2

LEMBAGA PENGEMBANGAN DAN INFORMASI MANAJEMEN PEMERINTAHAN (LPIMP)

SEKILAS DOKUMENTASI KAMI 3

LEMBAGA PENGEMBANGAN DAN INFORMASI MANAJEMEN PEMERINTAHAN (LPIMP)

SEKILAS DOKUMENTASI KAMI 4

LEMBAGA PENGEMBANGAN DAN INFORMASI MANAJEMEN PEMERINTAHAN (LPIMP)

SEKILAS DOKUMENTASI KAMI 4

LEMBAGA PENGEMBANGAN DAN INFORMASI MANAJEMEN PEMERINTAHAN (LPIMP)

Selasa, 11 April 2017

Bimtek nasional Tentang Cara menggunakan GPS Untuk Pemetaan /GIS/SIG

 Bimtek nasional Tentang Cara menggunakan GPS Untuk Pemetaan /GIS/SIG

   
Sistem informasi geografi (SIG) atau Geographic Information System (GIS) adalah suatu sistem informasi yg di rancang untuk bekerja dengan data yg berefrensi spasial atau berkordinat geografi .

     GPS adalah merupakan suatu alat yg berfungsi untuk memasukan,menyimpan,memperbaiki,memperbaharui,mengelola,memanipulasi,menganalisa dan menampilkan data dalam suatu informasi berbsis geografi

     Sementara itu bahwa pelatihan GPS untuk pemetaan di adakan untuk membekali peserta dengan pengetahuan ketrampilan dan pemanfaatan teknologi GPS untuk pemetaan .

  Maka dari itu kami Lembaga Pengembangan Dan Informasi Manejemen Pemerintahan (LPIMP) Bekerjasama dengan BPN Dan KEMENDAGRI akan Menyelenggarakan Bimtek Tentang :

Bimtek nasional Tentang Cara menggunakan GPS Untuk Pemetaan /GIS/SIG



   PELAKSANAAN                                     TEMPAT

1. Tanggal : 03 s.d 06  Mei  2017    Hotel Oasis Amir - Jakarta

2. Tanggal : 08 s.d 11  Mei  2017    Hotel Cavinton - Jogjakarta 

3. Tanggal : 13 s.d 16  Mei  2017    Hotel Ibis Mangga Dua - Jakarta

4. Tanggal : 22 s.d 25  Mei  2017    Hotel Mercure Kota - Jakarta

5. Tanggal : 27 s.d 30  Mei  2017    Hotel Santika Premire - Jakarta

( Waktu Dan Tempat Dapat Di Sesuaikan Oleh Peserta Ber-group )


    Mengingat kegiatan ini sangat berkaitan dengan tugas dalam pemenuhan kewajiban pemerintah daerah, maka kami mengharapkan Bapak/Ibu/sdr(i) berkenan hadir atau kiranya dapat mengutus Kepala SKPDPPKDBUD, PPK,Kabag / Kasubbag, PPTK, Bendahara SKPD, Bagian Program, dan Jajaran Staf terkait sebagai peserta pada kesempatan tersebut.



    Adapun biaya penyelenggaraan kegiatan tersebut, akan dilakukan melalui biaya administrasi / kontribusi yang dibebankan kepada setiap peserta sebesar @ 4. 500.000 ( Empat Juta Lima Ratus Ribu Rupiah) Untuk Informasi lebih jelasnya dapat menghubungi panitia Bimteknas : Sdr. DIMAS ZAINUDIN HP : 0812-8889-1895  /  TLP /FAX : 021 – 2242 4163


    Demikian disampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya, kami haturkan terima kasih.

Selasa, 31 Januari 2017

BIMTEK NASIONAL TATA CARA GANTI KERUGIAN NEGARA ATAU DAERAH TERHADAP PEGAWAI NEGRI BUKAN BENDAHARA ATAU PEJABAT LAIN DAN LKPD

BIMTEK NASIONAL TATA CARA GANTI KERUGIAN NEGARA ATAU DAERAH TERHADAP PEGAWAI NEGRI BUKAN BENDAHARA ATAU PEJABAT LAIN DAN LKPD

Kamis, 19 Januari 2017

BIMTEK NASIONAL PENYELENGGARAAN SISTEM PENGENDALIAN INTERNAL PEMERINTAH (SPIP)

BIMTEK NASIONAL PENYELENGGARAAN SISTEM PENGENDALIAN INTERNAL PEMERINTAH (SPIP)

Kamis, 10 November 2016

Bimtek nasional BIMTEK PANDUAN TATA CARA AUDIT PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)

BIMTEK PANDUAN TATA CARA AUDIT PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)


Rabu, 09 November 2016

BIMTEK AKUNTABILITAS PENGANGGARAN, PENATAUSAHAAN, PELAKSANAAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN APBD MENUJU WTP

BIMTEK AKUNTABILITAS PENGANGGARAN, PENATAUSAHAAN, PELAKSANAAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN APBD MENUJU WTP


BIMTEK PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH DAN PROSES AKUNTANSI BAGI PEJABAT PENATAUSAHAAN KEUANGAN DAN BENDAHARAWAN SKPD

BIMTEK PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH DAN PROSES AKUNTANSI BAGI PEJABAT PENATAUSAHAAN KEUANGAN DAN BENDAHARAWAN SKPD


BIMTEK ADMINISTRASI KEUANGAN DAN PERENCANAAN BAGI PENGGUNA ANGGARAN PA,PPTK, PPK DAN BENDAHARA

BIMTEK ADMINISTRASI KEUANGAN DAN PERENCANAAN BAGI PENGGUNA ANGGARAN PA,PPTK, PPK DAN BENDAHARA


BIMTEK TATACARA PENATAUSAHAAN DAN PENYUSUNAN LAPORAN SERTA PERTANGGUNGJAWABAN BENDAHARA SERTA PENYAMPAIANNYA

BIMTEK TATACARA PENATAUSAHAAN DAN PENYUSUNAN LAPORAN SERTA PERTANGGUNGJAWABAN BENDAHARA SERTA PENYAMPAIANNYA


      Bendahara memiliki peran strategis dalam mekanisme pengelolan keuangan sesuai dengan peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 55 Tahun 2008 tentang tata cara penatausahaan dan penyusunan laporan pertanggungjawaban bendahara serta penyampaiannya.

     Pengelolaan Keuangan Daerah merupakanh keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban, dan pengawasan keuangan daerah. Pengelolaan keuangan daerah yang diatur dalam peraturan menteri ini meliputi kekuasaan pengelolaan keuangan daerah, azas umum dan struktur APBD, penyusunan rancangan APBD, penetapan APBD, penyusunan dan penetapan APBD bagi daerah yang belum memiliki DPRD, pelaksanaan APBD, perubahan APBD, pengelolaan kas, penatausahaan keuangan daerah, akuntansi keuangan daerah, pertanggungjawaban pelaksanaan APBD, pembinaan dan pengawasan pengelolaan keuangan daerah, kerugian daerah, dan pengelolaan keuangan BLUD.

     Pemerintah telah menerbitkan PP. No. 71 Tahun 2010, tentang Standar Akuntansi pemerintah ( SAP) serta dalam rangka melaksanakan Pasal 31 Ayat (4) PP. No.8 Tahun 2006, tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah.
Saat ini tugas dan peranan Bendahara menjadi penting dan strategis sebagai pengelola Keuangan, namun pedoman mengenai penatausahaan dan pertanggungjawaban mengenai Bendahara tidak diatur secara mendetail dalam Pemendagri 13/2006 (Permendagri 59/2007), sehingga dibutuhkan pedoman yang lebih komprehensif bagi Bendaharawan Daerah.

Maka dari itu kami Lembaga Pengembangan Dan Informasi Manajemen Pemerintahan (LPIMP) . akan mengadakan Pelatihan Bimbingan Teknis tentang : 

TATACARA PENATAUSAHAAN DAN PENYUSUNAN LAPORAN SERTA PERTANGGUNGJAWABAN BENDAHARA SERTA PENYAMPAIANNYA





                     PELAKSANAAN                                     TEMPAT


1. Tanggal : 03 s.d 06  Mei  2017    Hotel Oasis Amir - Jakarta

2. Tanggal : 08 s.d 11  Mei  2017    Hotel Cavinton - Jogjakarta 

3. Tanggal : 13 s.d 16  Mei  2017    Hotel Ibis Mangga Dua - Jakarta

4. Tanggal : 22 s.d 25  Mei  2017    Hotel Mercure Kota - Jakarta

5. Tanggal : 27 s.d 30  Mei  2017    Hotel Santika Premire - Jakarta

( Waktu Dan Tempat Dapat Di Sesuaikan Oleh Peserta Ber-group )


    Mengingat kegiatan ini sangat berkaitan dengan tugas dalam pemenuhan kewajiban pemerintah daerah, maka kami mengharapkan Bapak/Ibu/sdr(i) berkenan hadir atau kiranya dapat mengutus Kepala SKPDPPKDBUD, PPK,Kabag / Kasubbag, PPTK, Bendahara SKPD, Bagian Program, dan Jajaran Staf terkait sebagai peserta pada kesempatan tersebut.



    Adapun biaya penyelenggaraan kegiatan tersebut, akan dilakukan melalui biaya administrasi / kontribusi yang dibebankan kepada setiap peserta sebesar @ 4. 500.000 ( Empat Juta Lima Ratus Ribu Rupiah) Untuk Informasi lebih jelasnya dapat menghubungi panitia Bimteknas : Sdr. DIMAS ZAINUDIN HP : 0812-8889-1895  /  TLP /FAX : 021 – 2242 4163


    Demikian disampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya, kami haturkan terima kasih.

BIMTEK PANDUAN TATA CARA AUDIT PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)

BIMTEK PANDUAN TATA CARA AUDIT PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)


    Undang-Undang Otonomi Daerah Nomor 32 Tahun 2004 memberikan amanah kepada pemerintah daerah untuk mengelola daerahnya secara mandiri. Untuk mendukung penyelenggaraan otonomi daerah yang luas, diperlukan suatu anggaran atau dana daerah yang memadai. Untuk memperoleh anggaran daerah yang memadai tersebut, daerah melakukan upaya- upaya untuk meningkatkan sumber-sumber pendapatan daerahnya, khususnya Pendapatan Asli Daerah (PAD).
    Pemeriksaan atas Pendapatan Asli Daerah bertujuan untuk mengetahui, menguji, dan menilai apakah informasi keuangan atas pendapatan daerah telah disajikan sesuai dengan kriteria yang telah ditetapkan atas pendapatan yang menjadi hak daerah yang bersangkutan, telah diterima tepat waktu, tepat jumlah, dicatat dan dipertanggungjawabkan dan untuk mengetahui apakah pengelolaan pendapatan daerah telah mematuhi persyaratan kepatuhan terhadap peraturan perundangan yang berlaku. 

   Sehubungan dengan hal tersebut, supaya pemeriksaan dapat dilaksanakan dengan baik, para pemeriksa harus dibekali dengan berbagai ketentuan peraturan, aplikasi dan karakteristik berbagai kegiatan dari entitas yang diperiksa. Harapannya, kemampuan dan ketrampilan para pemeriksa dapat meningkat sehingga pelaksanaan pemeriksaan dapat lebih terarah dan efektif. Oleh karena itu, terkait upaya peningkatan pengetahuan dan keahlian pemeriksa yang memadai khususnya dalam pemeriksaan atas pendapatan daerah, maka perlu diselenggarakan Bimtek Audit Pendapatan Asli Daerah.
Maka dari itu kami Lembaga Pengembangan Dan Informasi Manajemen Pemerintahan (LPIMP) . akan mengadakan Pelatihan Bimbingan Teknis tentang : 

PANDUAN TATA CARA AUDIT PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)



                    PELAKSANAAN                                     TEMPAT


1. Tanggal : 03 s.d 06  Mei  2017    Hotel Oasis Amir - Jakarta

2. Tanggal : 08 s.d 11  Mei  2017    Hotel Cavinton - Jogjakarta 

3. Tanggal : 13 s.d 16  Mei  2017    Hotel Ibis Mangga Dua - Jakarta

4. Tanggal : 22 s.d 25  Mei  2017    Hotel Mercure Kota - Jakarta

5. Tanggal : 27 s.d 30  Mei  2017    Hotel Santika Premire - Jakarta

( Waktu Dan Tempat Dapat Di Sesuaikan Oleh Peserta Ber-group )

    Mengingat kegiatan ini sangat berkaitan dengan tugas dalam pemenuhan kewajiban pemerintah daerah, maka kami mengharapkan Bapak/Ibu/sdr(i) berkenan hadir atau kiranya dapat mengutus Kepala SKPDPPKDBUD, PPK,Kabag / Kasubbag, PPTK, Bendahara SKPD, Bagian Program, dan Jajaran Staf terkait sebagai peserta pada kesempatan tersebut.



    Adapun biaya penyelenggaraan kegiatan tersebut, akan dilakukan melalui biaya administrasi / kontribusi yang dibebankan kepada setiap peserta sebesar @ 4. 500.000 ( Empat Juta Lima Ratus Ribu Rupiah) Untuk Informasi lebih jelasnya dapat menghubungi panitia Bimteknas : Sdr. DIMAS ZAINUDIN HP : 0812-8889-1895  /  TLP /FAX : 021 – 2242 4163


    Demikian disampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya, kami haturkan terima kasih.

BIMTEK PENETAPAN DAN PEMUNGUTAN RETRIBUSI OBYEK WISATA DAERAH GUNA MENDUKUNG PENDAPATAN DAERAH (PAD)

BIMTEK PENETAPAN DAN PEMUNGUTAN RETRIBUSI OBYEK WISATA DAERAH GUNA MENDUKUNG PENDAPATAN DAERAH (PAD)


  Seperti kita ketahui sektor pariwisata merupakan industri jasa yang memiliki mekanisme pengaturan yang kompleks karena mencakup pengaturan pergerakan wisatawan dari daerah atau negara asal, ke daerah tujuan wisata, hingga kembali ke negara asalnya yang melibatkan berbagai komponen seperti biro perjalanan, pemandu wisata (guide), tour operator, akomodasi, restoran, artshop, moneychanger, transportasi dan yang lainnya. Salah satu indikator yang digunakan untuk mengetahui dampak pariwisata terhadap perekonomian daerah, dan juga sebagai salah satu faktor penentu tingginya tingkat perekonomian daerah adalah melalui berkembangnya pendapatan obyek pariwisata yang diterima daerah tersebut. Dimana hal ini tentu menggambarkan situasi perekonomian yang bagus dimana setiap perjalanan pariwisata tentu akan menguntungkan bagi sisi perekonomian dari suatu daerah yang di kunjungi.

   Dari hal ini biasa di katakan bahwa kondisi perekonomian masyarakat akan meningkat dan pada akhirnya akan berimbas ke pendapatan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (PDRB) yang menjadi komponen penting dalam Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang tentunya juga secara otomatis akan meningkat pula. Namun Sebagai salah satu wujud dari pelaksanaan desentralisasi fiskal adalah pemberian sumber-sumber penerimaan bagi daerah yang dapat digali dan digunakan sendiri sesuai dengan potensinya masing-masing. Sumber-sumber penerimaan tersebut dapat berupa pajak atau retribusi. Sesuai dengan amanat Undang-Undang Dasar 1945, setiap pungutan yang membebani masyarakat baik berupa pajak atau retribusi harus diatur dengan Undang-Undang (UU).

Maka dari itu kami Lembaga Pengembangan Dan Informasi Manajemen Pemerintahan (LPIMP) . akan mengadakan Pelatihan Bimbingan Teknis tentang : 

PENETAPAN DAN PEMUNGUTAN RETRIBUSI OBYEK WISATA DAERAH GUNA MENDUKUNG PENDAPATAN DAERAH (PAD)




                      PELAKSANAAN                                     TEMPAT


1. Tanggal : 03 s.d 06  Mei  2017    Hotel Oasis Amir - Jakarta

2. Tanggal : 08 s.d 11  Mei  2017    Hotel Cavinton - Jogjakarta 

3. Tanggal : 13 s.d 16  Mei  2017    Hotel Ibis Mangga Dua - Jakarta

4. Tanggal : 22 s.d 25  Mei  2017    Hotel Mercure Kota - Jakarta

5. Tanggal : 27 s.d 30  Mei  2017    Hotel Santika Premire - Jakarta

( Waktu Dan Tempat Dapat Di Sesuaikan Oleh Peserta Ber-group )

    Mengingat kegiatan ini sangat berkaitan dengan tugas dalam pemenuhan kewajiban pemerintah daerah, maka kami mengharapkan Bapak/Ibu/sdr(i) berkenan hadir atau kiranya dapat mengutus Kepala SKPDPPKDBUD, PPK,Kabag / Kasubbag, PPTK, Bendahara SKPD, Bagian Program, dan Jajaran Staf terkait sebagai peserta pada kesempatan tersebut.


    Adapun biaya penyelenggaraan kegiatan tersebut, akan dilakukan melalui biaya administrasi / kontribusi yang dibebankan kepada setiap peserta sebesar @ 4. 500.000 ( Empat Juta Lima Ratus Ribu Rupiah) Untuk Informasi lebih jelasnya dapat menghubungi panitia Bimteknas : Sdr. DIMAS ZAINUDIN HP : 0812-8889-1895  /  TLP /FAX : 021 – 2242 4163


    Demikian disampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya, kami haturkan terima kasih.

Bimtek Manajemen Pengelolaan Keuangan Bencana Alam

Bimtek Manajemen Pengelolaan Keuangan Bencana Alam



    Dalam beberapa kejadian bencana alam pemerintah pusat maupun pemerintah daerah terkesan gagap melakukan penanganan bencana alam. Salah satu sebabnya adalah ketidakcukupan anggaran penanganan bencana alam. Anggaran yang tidak mencukupi sangat membelenggu gerakan penanganan bencana alam. Bila kita telaah UU nomor 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara pada pasal 27 ayat (4) dan pasal 28 ayat (4) menyebutkan baik pemerintah pusat maupun pemerintah daerah dalam keadaan darurat dapat melakukan pengeluaran yang belum tersedia anggarannya yang selanjutnya diusulkan dalam rancangan perubahan APBN/APBD dan atau disampaikan dalam laporan realisasi anggaran.

   Pada penjelasan dijelaskan bahwa pengeluaran belanja untuk keperluan mendesak kriterianya ditetapkan dalam UU tentang APBN atau peraturan daerah tentang APBD. UU tentang keuangan negara telah memberi ruang gerak yang sangat luas tentang penganggaran penanganan bencana alam namun ruang gerak yang sangat luas itu dibelenggu oleh peraturan teknis di bawahnya baik itu peraturan presiden tantang pengadaan barang/jasa pemerintah maupun peraturan menteri dalam negeri tentang pedoman pengelolaan keuangan daerah. Hal ini membuat para kepala daerah tergagap menangani bencana alam yang terjadi di daerahnya. Kurangnya antisipasi terhadap terjadinya bencana alam di daerahnya dalam bentuk minimnya anggaran cadangan biaya tak terduga seharusnya bisa dicover dengan memakai payung hukum UU keuangan negara tersebut.

  Maka dari itu kami Lembaga Pengembangan Dan Informasi Pemerintahan (LPIMP) . akan mengadakan Pelatihan Bimbingan Teknis tentang : 

Manajemen Pengelolaan Keuangan Bencana Alam




                     PELAKSANAAN                                     TEMPAT


1. Tanggal : 03 s.d 06  Mei  2017    Hotel Oasis Amir - Jakarta

2. Tanggal : 08 s.d 11  Mei  2017    Hotel Cavinton - Jogjakarta 

3. Tanggal : 13 s.d 16  Mei  2017    Hotel Ibis Mangga Dua - Jakarta

4. Tanggal : 22 s.d 25  Mei  2017    Hotel Mercure Kota - Jakarta

5. Tanggal : 27 s.d 30  Mei  2017    Hotel Santika Premire - Jakarta

( Waktu Dan Tempat Dapat Di Sesuaikan Oleh Peserta Ber-group )

    Mengingat kegiatan ini sangat berkaitan dengan tugas dalam pemenuhan kewajiban pemerintah daerah, maka kami mengharapkan Bapak/Ibu/sdr(i) berkenan hadir atau kiranya dapat mengutus Kepala SKPDPPKDBUD, PPK,Kabag / Kasubbag, PPTK, Bendahara SKPD, Bagian Program, dan Jajaran Staf terkait sebagai peserta pada kesempatan tersebut.


    Adapun biaya penyelenggaraan kegiatan tersebut, akan dilakukan melalui biaya administrasi / kontribusi yang dibebankan kepada setiap peserta sebesar @ 4. 500.000 ( Empat Juta Lima Ratus Ribu Rupiah) Untuk Informasi lebih jelasnya dapat menghubungi panitia Bimteknas : Sdr. DIMAS ZAINUDIN HP : 0812-8889-1895  /  TLP /FAX : 021 – 2242 4163


    Demikian disampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya, kami haturkan terima kasih.