BIMTEK NASIONAL PEDOMAN PENYUSUNAN APBD TAHUN 2019

BIMTEK NASIONAL PEDOMAN PENYUSUNAN APBD TAHUN 2019 

      Bimtek/ Diklat dan Sosialisasi Pedoman Penyusunan APBD Tahun 2019 - Menteri Dalam Negeri telah menerbitkan Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 22 Tahun 2018 tentang Penyusunan RKPD 2019 ( Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2019 ) Serta yang telah diterbitkan oleh Permendagri No. 38 Tahun 2018 tentang Pedoman Peyusunan APBD Tahun Anggaran 2019.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Ini menjadi pedoman bagi Pemerintah Daerah dalam melakukan penyusunan APBD Tahun Anggaran 2019.Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah ( APBD ) Adalah Rencana Keuangan Tahunan Pemerintah Daerah Yang Disetujui Oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah ( DPRD ). APBD Ditetapkan Dengan Peraturan Daerah Berpedoman Pada Permendagri. Tahun Anggaran APBD Meliputu Masa Satu Tahun, Mulai Dari Tanggal 1 Januari Sampai Dengan 31 Desember.

Pedoman Penyusunan APBD adalah pokok-pokok kebijakan sebagai petunjuk dan arah bagi Pemerintah Daerah dalam penyusunan, pembahasan dan penetapan APBD, Telah diketahui Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia No. 38 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun 2019 telah ditetapkan oleh Pemerintah Pusat.

Sosialisasi dan Implementasi Permendagri Nomor 38 Tahun 2018 Tentang Pedoman Penyusunan APBD Tahun 2019

Terkait dengan kebijakan pemerintah daerah dengan pemerintah, maka terdapat 5 (lima) prioritas pembangunan nasional Tahun 2019 sebagai berikut :

1. Pembangunan manusia melalui pengurangan kemiskinan dan peningkatan pelayanan dasar
2. Pengurangan kesenjangan antar wilayah melalui penguatan konektivitas dan kemaritiman
3. Peningkatan nilai tambah ekonomi melalui pertanian, industri dan jasa produktif
4. Pemantapan ketahanan energi, pangan dan sumber daya air melalui pelestarian lingkungan
5. Stabilitas keamanan nasional dan kesuksesan pemilu

BIMTEK NASIONAL PEDOMAN PENYUSUNAN APBD TAHUN 2019 

    ANGKATAN I

         PELAKSANAAN                                     TEMPAT

1. Tanggal : 08 s.d 11  Agustus  2018    Hotel Oasis Amir - Jakarta

2. Tanggal : 19 s.d 22  Agustus  2018    Hotel Cavinton - Jogjakarta 

3. Tanggal : 25 s.d 28  Agustus  2018    Hotel Ibis Mangga Dua - Jakarta

( Waktu Dan Tempat Dapat Di Sesuaikan Oleh Peserta Ber-group )

ANGKATAN II

       PELAKSANAAN                                     TEMPAT

1. Tanggal : 03 s.d 06  September  2018    Hotel Oasis Amir - Jakarta

2. Tanggal : 08 s.d 11  September  2018    Hotel Cavinton - Jogjakarta 

3. Tanggal : 13 s.d 16  September  2018    Hotel Ibis Mangga Dua - Jakarta

4. Tanggal : 22 s.d 25  September  2018    Hotel Mercure Kota - Jakarta

( Waktu Dan Tempat Dapat Di Sesuaikan Oleh Peserta Ber-group )

ANGKATAN III

       PELAKSANAAN                                     TEMPAT

1. Tanggal : 03 s.d 06  Oktober  2018    Hotel Santika Premire - Jakarta

2. Tanggal : 08 s.d 11  Oktober  2018    Hotel Cavinton - Jogjakarta 

3. Tanggal : 13 s.d 16  Oktober  2018    Hotel Oasis Amir - Jakarta

4. Tanggal : 22 s.d 25  Oktober  2018    Hotel Mercure Kota - Jakarta

( Waktu Dan Tempat Dapat Di Sesuaikan Oleh Peserta Ber-group )

    Mengingat kegiatan ini sangat berkaitan dengan tugas dalam pemenuhan kewajiban pemerintah daerah, maka kami mengharapkan Bapak/Ibu/sdr(i) berkenan hadir atau kiranya dapat mengutus Kepala SKPD, PPKD, BUD, PPK,Kabag / Kasubbag, PPTK, Bendahara SKPD, Bagian Program, dan Jajaran Staf terkait sebagai peserta pada kesempatan tersebut.

    Adapun biaya penyelenggaraan kegiatan tersebut, akan dilakukan melalui biaya administrasi / kontribusi yang dibebankan kepada setiap peserta sebesar @ 4. 500.000 ( Empat Juta Lima Ratus Ribu Rupiah) Untuk Informasi lebih jelasnya dapat menghubungi panitia Bimteknas : Sdr. DIMAS ZAINUDIN HP : 081333909044 /  TLP /FAX : 021 – 2242 4163

    Demikian disampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya, kami haturkan terima kasih.

Bimtek Nasional Peningkatan Tupoksi Staf Ahli

     Bimtek Nasional Peningkatan Tupoksi Staf Ahli 



     Jabatan Staf Ahli dalam roda pemerintahan sesungguhnya merupakan jabatan yang sangat strategis, karena merupakan “otak” atau “konsultan” kepala daerah di bidang tertentu atau istilah kerennya ‘Tim Kreator Pemerintah Daerah’.  Keberadaannya  diharapkan dapat memberikan masukan dalam mengambil kebijakan yang tepat mengenai program pembangunan yang akan dijalankan sesuai dengan kekhususan bidangnya. Staf Ahli Kepala Daerah merupakan suatu jabatan baru yang diamanatkan PP Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah dan Permendagri 57 tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis Penataan Organisasi Perangkat Daerah.

        Sehubungan dengan hal tersebut di atas, Kami dari Lembaga Pengembangan Dan Informasi Manajemen Pemerintahan ( LPIMP ) Bersama Dukungan KEMENDAGRI, , Dan BPK – RI, akan  mengadakan  Bimtek Nasional  Yang akan dilaksanakan pada :

     Bimtek Nasional Peningkatan Tupoksi Staf Ahli 

  ANGKATAN I

         PELAKSANAAN                                     TEMPAT

1. Tanggal : 08 s.d 11  Agustus  2018    Hotel Oasis Amir - Jakarta

2. Tanggal : 19 s.d 22  Agustus  2018    Hotel Cavinton - Jogjakarta 

3. Tanggal : 25 s.d 28  Agustus  2018    Hotel Ibis Mangga Dua - Jakarta

( Waktu Dan Tempat Dapat Di Sesuaikan Oleh Peserta Ber-group )

ANGKATAN II

       PELAKSANAAN                                     TEMPAT

1. Tanggal : 03 s.d 06  September  2018    Hotel Oasis Amir - Jakarta

2. Tanggal : 08 s.d 11  September  2018    Hotel Cavinton - Jogjakarta 

3. Tanggal : 13 s.d 16  September  2018    Hotel Ibis Mangga Dua - Jakarta

4. Tanggal : 22 s.d 25  September  2018    Hotel Mercure Kota - Jakarta

( Waktu Dan Tempat Dapat Di Sesuaikan Oleh Peserta Ber-group )

ANGKATAN III

       PELAKSANAAN                                     TEMPAT

1. Tanggal : 03 s.d 06  Oktober  2018    Hotel Santika Premire - Jakarta

2. Tanggal : 08 s.d 11  Oktober  2018    Hotel Cavinton - Jogjakarta 

3. Tanggal : 13 s.d 16  Oktober  2018    Hotel Oasis Amir - Jakarta

4. Tanggal : 22 s.d 25  Oktober  2018    Hotel Mercure Kota - Jakarta

( Waktu Dan Tempat Dapat Di Sesuaikan Oleh Peserta Ber-group )

    Mengingat kegiatan ini sangat berkaitan dengan tugas dalam pemenuhan kewajiban pemerintah daerah, maka kami mengharapkan Bapak/Ibu/sdr(i) berkenan hadir atau kiranya dapat mengutus Kepala SKPD, PPKD, BUD, PPK,Kabag / Kasubbag, PPTK, Bendahara SKPD, Bagian Program, dan Jajaran Staf terkait sebagai peserta pada kesempatan tersebut.

    Adapun biaya penyelenggaraan kegiatan tersebut, akan dilakukan melalui biaya administrasi / kontribusi yang dibebankan kepada setiap peserta sebesar @ 4. 500.000 ( Empat Juta Lima Ratus Ribu Rupiah) Untuk Informasi lebih jelasnya dapat menghubungi panitia Bimteknas : Sdr. DIMAS ZAINUDIN HP : 081333909044 /  TLP /FAX : 021 – 2242 4163

    Demikian disampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya, kami haturkan terima kasih.

Bimtek Nasional Keuangan

Bimtek Nasional keuangan 

Kepada Yth :

Gubernur, Walikota / Bupati, Sekretariat Daerah, DPRD, Kepala Dinas, Badan dan Kantor (Unit SKPD) di Seluruh Indonesia

Kami sebagai  penyelenggara training,  bimtek, diklat  dan sosialisasi program-program pemerintah mengajukan undangan Bimtek, Diklat dan Sosialisasi kepada Bapak/Ibu Pimpinan.

Materi Bimtek / Diklat Keuangan mengenai Administrasi keuangan, Pengelolaan Keuangan, Akutansi keuangan, Penyususanan laporan keuangan dan beberapa materi lainnya yang dapat dijadikan pilihan para peserta bimtek atau diklat bidang keuangan, antara lain sebagai berikut :

1. Sosialisasi Perpres No. 10 Tahun 2015 tentang Dana Alokasi Umum Daerah Provinsi/Kabupaten/Kota Tahun Anggaran 2015 dan Mekanisme Pengalokasian Pengalokasian Anggaran Transfer ke Daerah sesuai dengan PMK No. 165 Tahun 2014
2. Sosialisasi permendagri no. 37 tahun 2014 tentang pedoman umum penyusunan apbd TA 2015
3. Administrasi Keuangan Dan Perencanaan Bagi Pengguna Anggaran (PA),PPTK, PPK Dan Bendahara
4. Akuntansi Pelaporan Dan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD
5. Evaluasi Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP)
6. Mekanisme Pengelolaan Hibah (PMK Nomor 191/PMK.05/2011)
7. Pedoman Penyusunan Dan Pengendalian Renja SKPD dan RKPD
8. Penatausahaan Dan Pertanggungjawaban Keuangan Desa
9. Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (BLU)
10. Pengelolaan Keuangan Daerah Dan Proses Akuntansi Bagi Pejabat Penatausahaan Keuangan (PPK) Dan Bendaharawan SKPD
11. Sistem Penyusunan Anggaran Berbasis Kinerja
12. Penyusunan Laporan Keuangan Daerah Berbasis Akrual (Pp No.71/2010 & Permendagri No.64/2013)
13. Penyusunan Laporan Keuangan Instansi Pemerintah
14. Penyusunan Neraca Awal Dan Akhir Pemerintah Daerah
15. Perencanaan, Pengelolaan Dan Pertanggungjawaban Bendahara Instansi Pemerintah Daerah
16. Review Laporan Keuangan Daerah Sesuai Dengan Permendagri no. 4 thn 2008
17. Standarisasi Pemeriksaan Keuangan Negara (SPKN)
18. Tata Cara Pegadaan Pinjaman Luar Negeri & Penerimaan Hibah (PP No.10 THN 2011)
19. Tata Cara Penatausahaan Dan Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Bendahara Serta Penyampaiannya
20. Tata Cara Penyusunan RKA dan DPA Instansi Pemerintah
21. Tata Cara Perencanaan, Pelaksanaan, Dan Pertanggungjawaban Perjalanan Dinas Berdasarkan Permendagri No. 16 Thn 2013
22. Verifikasi Dan Rekonsiliasi Laporan Pertanggungjawaban Bendahara
23. Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Desa yang dilengkapi dengan pengadaan Barang dan jasa diDesa dan audit Pemeriksaan BPK terhadap Pengelolaan Keuangan Desa
24. Bimbingan Tekhnis Tentang Peningkatan Kapasitas Kinerja Aparatur Pemerintah Dalam Penatausahaan, Pertanggungjawaban Keuangan Daerah dan SBK TA 2016 serta Strategis Menghadapi Audit dalam Penyusunan dan Pertanggungjawaban Pengelolaan Keuangan
25. Sistem Penatausahaan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah & Strategi Mengahadapi Audit dalam Penyusunan Pertanggungjawaban Pengelolaan Keuangan berdasarkan Standar Akutansi Pemerintah
26. Kedudukan Pajak Bea Perolehan Hak Atas Tanah Dan Bangunan (BPHTB ) Serta Manajemen Pengelolaan Keuangan Pajak Dan Retribusi Daerah
27. Tata Cara Menghitung Biaya Iuran, Klaim Dan Pemberian Jaminan Kecelakaan Kerja dan Jaminan Kematian Bagi Pegawai Aparatur Sipil Negara Berdasarkan PP No.70 Tahun 2015
28. Pedoman Tekhnis Pemberian Dana Hibah Dan Bantuan Sosial Dan Sinergitas Hubungan Keuangan Pusat – Daerah Dalam APBD Tahun 2016
29. Teknis Penyusunan RKA, Pengesahan DPA, Anggaran Kas Dalam Rangka Penyusunan APBD TA 2016 Sesuai Permendagri No. 52 Tahun 2015 Serta Prosedur Akuntansi & Pelaporan Keuangan Pemda Sesuai Permendagri No. 64 Tahun 2013
30. Penatausahaan Keuangan serta Pedoman Penyusunan APBD TA 2017 sesuai dengan Permendagri No. 31 Thn 2016
31. Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Rencana Kerja (RENJA) Pemerintah Daerah Sesuai Permendagri No. 18 Tahun 2017
32. Penerapan Program Aplikasi Simda Keuangan Versi 2,7 berbasis Akrual dilingkungan Pemerintah Daerah dan satuan kerja perangkat Daerah (SKPD)
33. Penatausahaan Keuangan Daerah (BLU)
34. Reviu Laporan Keuangan Daerah

                           Bimtek Nasional keuangan 

    ANGKATAN I

         PELAKSANAAN                                     TEMPAT

1. Tanggal : 08 s.d 11  Agustus  2018    Hotel Oasis Amir - Jakarta

2. Tanggal : 19 s.d 22  Agustus  2018    Hotel Cavinton - Jogjakarta 

3. Tanggal : 25 s.d 28  Agustus  2018    Hotel Ibis Mangga Dua - Jakarta

( Waktu Dan Tempat Dapat Di Sesuaikan Oleh Peserta Ber-group )

ANGKATAN II

       PELAKSANAAN                                     TEMPAT

1. Tanggal : 03 s.d 06  September  2018    Hotel Oasis Amir - Jakarta

2. Tanggal : 08 s.d 11  September  2018    Hotel Cavinton - Jogjakarta 

3. Tanggal : 13 s.d 16  September  2018    Hotel Ibis Mangga Dua - Jakarta

4. Tanggal : 22 s.d 25  September  2018    Hotel Mercure Kota - Jakarta

( Waktu Dan Tempat Dapat Di Sesuaikan Oleh Peserta Ber-group )

ANGKATAN III

       PELAKSANAAN                                     TEMPAT

1. Tanggal : 03 s.d 06  Oktober  2018    Hotel Santika Premire - Jakarta

2. Tanggal : 08 s.d 11  Oktober  2018    Hotel Cavinton - Jogjakarta 

3. Tanggal : 13 s.d 16  Oktober  2018    Hotel Oasis Amir - Jakarta

4. Tanggal : 22 s.d 25  Oktober  2018    Hotel Mercure Kota - Jakarta

( Waktu Dan Tempat Dapat Di Sesuaikan Oleh Peserta Ber-group )

    Mengingat kegiatan ini sangat berkaitan dengan tugas dalam pemenuhan kewajiban pemerintah daerah, maka kami mengharapkan Bapak/Ibu/sdr(i) berkenan hadir atau kiranya dapat mengutus Kepala SKPD, PPKD, BUD, PPK,Kabag / Kasubbag, PPTK, Bendahara SKPD, Bagian Program, dan Jajaran Staf terkait sebagai peserta pada kesempatan tersebut.

    Adapun biaya penyelenggaraan kegiatan tersebut, akan dilakukan melalui biaya administrasi / kontribusi yang dibebankan kepada setiap peserta sebesar @ 4. 500.000 ( Empat Juta Lima Ratus Ribu Rupiah) Untuk Informasi lebih jelasnya dapat menghubungi panitia Bimteknas : Sdr. DIMAS ZAINUDIN HP : 081333909044 /  TLP /FAX : 021 – 2242 4163

    Demikian disampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya, kami haturkan terima kasih.